JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Indonesia memerlukan tambahan pasokan listrik untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi, terutama setelah peningkatan konsumsi listrik pascapandemi COVID-19. Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, mengungkapkan bahwa situasi *demand* dan *supply* listrik bersifat dinamis. Peningkatan dalam sektor ekonomi digital serta tren mobil listrik menjadi faktor pendorong utama dalam kebutuhan listrik yang terus meningkat. "Perkembangan ekonomi digital yang pesat, ditambah dengan adanya tren mobil listrik, akan mengakibatkan permintaan terhadap listrik secara signifikan. Oleh karena itu, anggapan mengenai kondisi *oversupply* tidak dapat dibenarkan," ujar Telisa dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Jumat. Ia menambahkan bahwa masyarakat saat ini mengalami kenaikan konsumsi listrik seiring dengan pemulihan ekonomi. Telisa juga mengingatkan pentingnya diambil langkah nyata untuk pembangunan pembangkit listrik guna menghadapi lonjakan permintaan tersebut. Dari pihak pemerintah, Jisman P. Hutajulu selaku Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan bahwa kebutuhan listrik di Indonesia tetap menunjukkan tren peningkatan. Ia juga menegaskan bahwa kondisi kelistrikan saat ini tidak dapat dianggap sebagai *oversupply*. “Pertumbuhannya cukup tinggi," ungkap Jisman. Dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, Jisman berpendapat bahwa pasokan listrik perlu didorong lebih besar lagi. Hal ini mendorong perlunya Rencana Usaha Penyediaan tenaga Listrik (RUPTL) 2024 agar dapat mengakomodasi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Sejak Indonesia berhasil mengatasi pandemi COVID-19, berbagai sektor mulai beroperasi kembali secara normal, termasuk industri. Dampak positif dari pemulihan ekonomi ini menyebabkan permintaan listrik mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian semua pihak untuk memastikan keamanan pasokan listrik dalam beberapa bulan mendatang, hingga tahun 2025 dan seterusnya. Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah berencana untuk meningkatkan konsumsi listrik per kapita hingga mencapai 6.500 *kilowatt per hour* (kWh). Dalam acara *Opening Ceremony The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition* (IIGCE) 2024 yang berlangsung beberapa waktu lalu, Bahlil menyampaikan bahwa target ini ditetapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen per tahun di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ini, target konsumsi listrik per kapita berkisar antara 4.000 hingga 5.000 kWh. Angka tersebut dinilai hanya mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. "Jadi, jika target konsumsi listrik per kapita kita tetap di angka tersebut, pertumbuhan ekonomi hanya bisa mencapai 5 persen," jelas Bahlil. Dewan Energi Nasional (DEN) juga telah menghitung bahwa jika target konsumsi listrik per kapita hanya di 5.500 kWh, maka pertumbuhan ekonomi hanya dapat mencapai 6 persen per tahun. Bahlil, selaku Ketua Harian DEN, menegaskan bahwa angka 5.500 kWh hanya akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Oleh karena itu, pemerintah telah memutuskan untuk mendorong konsumsi listrik per kapita setidaknya di angka 6.000 hingga 6.500 kWh agar dapat mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditetapkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. "Inilah arah kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kami akan menjalankan langkah-langkah ini dalam RUPTL, dan selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan Direktur Utama PLN," pungkas Bahlil. ANTARA