JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pada usia ke-79 tahun, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berada di tengah transformasi yang signifikan, berhadapan dengan tantangan yang kompleks. Antrian suara sepatu pasukan, gemuruh pesawat tempur, serta aktivitas kapal perang yang beroperasi di lautan, semua ini menjadi indikator bahwa TNI tidak hanya mengandalkan sejarahnya, tetapi juga siap untuk menghadapi masa depan. Di bawah arahan Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan yang diharapkan segera dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8, visi pertahanan negara semakin jelas. Di tengah dinamika perubahan global yang pesat, TNI dihadapkan pada beragam tantangan, mulai dari ancaman fisik seperti agresi militer hingga ancaman nonkonvensional seperti *cyber warfare*, terorisme global, dan pergeseran geopolitik yang berlangsung dengan cepat. Prabowo, yang dikenal dengan komitmennya terhadap pertahanan negara, menyadari bahwa untuk mengatasi tantangan kompleks ini, TNI perlu melakukan transformasi. Ia percaya bahwa kekuatan TNI tidak hanya bergantung pada keberanian, tetapi juga pada peningkatan anggaran pertahanan yang signifikan, yang ditargetkan dapat melebihi 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini mencerminkan pentingnya sektor pertahanan dalam strategi nasional yang lebih luas. **Anggaran dan Ketangguhan Militer** Anggaran pertahanan sering kali mencerminkan pandangan suatu negara terhadap ancaman dan prioritas keamanan. Selama bertahun-tahun, Indonesia diketahui memiliki anggaran militer yang lebih kecil dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura dan Thailand, meskipun TNI memiliki sumber daya manusia yang luas. Ketidakcukupan anggaran ini menempatkan TNI dalam posisi yang kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan ancaman yang semakin beragam. Prabowo menyadari bahwa untuk menciptakan TNI yang kuat, modern, dan responsif terhadap berbagai risiko, diperlukan perubahan mendasar dalam pola pendanaan. Kenaikan anggaran pertahanan hingga menembus angka psikologis 1 persen dari PDB memerlukan perencanaan yang matang dan implementasi yang hati-hati. Di balik angka tersebut, terdapat visi yang lebih dalam; pertahanan bukan sekadar menjaga keutuhan perbatasan, tetapi juga memastikan keberadaan bangsa dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Namun, perlu diingat bahwa dengan anggaran yang meningkat, tanggung jawab yang lebih besar juga menyertai. Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai inefisiensi dan korupsi dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Oleh karena itu, komitmen Prabowo untuk memodernisasi TNI harus diiringi dengan pengawasan yang ketat, memastikan bahwa setiap investasi di sektor militer dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. **Kekuatan Maritim** Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tantangan dalam mempertahankan kekuatan maritim. Laut Natuna Utara, misalnya, menjadi titik perhatian karena klaim tumpang tindih dengan negara lain yang dapat mengancam kedaulatan Indonesia. Di sinilah perhatian Prabowo terhadap kekuatan maritim sangat penting. Ia menganggap perlu untuk memperkuat armada angkatan laut melalui modernisasi alutsista yang lebih menyeluruh, termasuk pembaruan kapal perang dan pesawat tempur serta peningkatan sistem pertahanan udara. Namun, modernisasi alutsista harus diiringi dengan kesadaran akan ancaman yang semakin canggih, baik dalam bentuk serangan siber maupun kejahatan lintas negara. Di era digital saat ini, penguatan sektor pertahanan siber menjadi sangat krusial. Di bawah kepemimpinan Prabowo, TNI berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan siber negara, menyadari bahwa serangan dalam ranah ini dapat mengganggu stabilitas nasional tanpa perlu melakukan aksi militer konvensional. **Diplomasi Militer** Prabowo tidak hanya memahami pertahanan negara dalam bingkai domestik, tetapi juga dalam konteks internasional. Diplomasi militer menjadi alat penting dalam menjaga stabilitas kawasan, terutama di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, seperti rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia, sebagai anggota kunci ASEAN, memiliki peran strategis yang harus diperkuat. Dalam beberapa tahun terakhir, TNI telah berpartisipasi dalam berbagai latihan gabungan dengan negara-negara ASEAN dan kekuatan global seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan Tiongkok. Kerja sama semacam ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas tempur, tetapi juga untuk memperkuat posisi diplomatik Indonesia di forum internasional. Dengan peningkatan anggaran pertahanan dan modernisasi yang direncanakan, diharapkan diplomasi militer dapat memperkuat skenario keamanan di kawasan, serta menciptakan pendekatan kolektif terhadap isu-isu non-tradisional, seperti terorisme lintas negara dan kejahatan siber. Namun, transformasi ini tidak akan berjalan lancar tanpa sinergi antara pemerintah, militer, dan masyarakat. Tanpa dukungan publik yang kuat, semua langkah yang diambil dapat berisiko hanya menjadi simbol tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, proses transparansi penggunaan anggaran serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung program-program pertahanan menjadi hal yang sangat penting. Di usianya yang ke-79, TNI seharusnya bukan sekadar menjadi penjaga kedaulatan teritorial, tetapi juga mampu beradaptasi dan menghadapi tantangan global. Seiring dengan perubahan dunia, Indonesia harus bersiap untuk menghadapinya. Dengan mengacu pada pepatah Jawa, "*Sak dermo ngundhuh wohing pakarti,*" hasil dari tindakan dan keputusan yang diambil akan terlihat di masa depan. Di era baru ini, Prabowo dan TNI tengah berupaya menanam benih transformasi yang diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, berdaulat, dan siap menghadapi segala tantangan yang ada di depan. ANTARA