BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai positif usulan menjadikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai Badan Pengembangan Ekonomi Syariah (BPES). Transformasi ini diharapkan dapat semakin mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di wilayah tersebut. Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel, Farhan, menjelaskan bahwa BPES nantinya akan disesuaikan dengan kondisi lokal. Meski tidak menggunakan nama yang sama dengan kebijakan di pusat, struktur yang dibentuk akan mengikuti arahan dari KNEKS. Penegasan ini disampaikannya saat dikonfirmasi di Banjarmasin pada Jumat malam. Farhan turut hadir mewakili Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, dalam Rapat Sinergitas Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Tahun 2024. Rapat tersebut mendapat arahan langsung dari Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin, yang diadakan di Jakarta. Dalam pertemuan ini, Wapres memberikan sejumlah arahan penting terkait industri halal dan ekonomi hijau sebagai langkah konkret untuk memperkuat ekonomi syariah di Indonesia. Dalam rapat tersebut, hadir sebanyak 13 perwakilan provinsi yang telah membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) sejak tahun 2022. Farhan menegaskan bahwa perubahan lembaga yang lebih fungsional diharapkan akan meningkatkan perkembangan ekonomi syariah di seluruh Indonesia, termasuk di Kalsel. Sesuai dengan petunjuk dari Wakil Presiden, Farhan menyampaikan komitmen untuk mendorong kemajuan ekonomi syariah, sehingga produk halal asal Indonesia dapat bersaing dan menjadi frontrunner di pasar global. Selaras dengan wacana perubahan ini, Kalsel terus berupaya memperkuat bidang ekonomi dan keuangan syariah. Beberapa langkah telah diambil, antara lain mendorong sertifikasi halal untuk 418 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta mengimplementasikan program One Pesantren One Product (OPOP) di lingkungan pondok pesantren. Farhan juga menambahkan bahwa Gubernur Kalsel baru-baru ini mendapatkan penghargaan syariah dalam kategori ekonomi hijau dan berkelanjutan. Dalam pantauan lebih luas, Kalsel berhasil meraih peringkat lima besar di Indonesia dalam kategori kelembagaan daerah terkait pengembangan ekonomi syariah di tingkat provinsi. ANTARA