JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Penasihat *Center of Sharia Economic Development (CSED) Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), Abdul Hakam Naja, menekankan pentingnya pembangunan ekonomi syariah secara kolektif. Ia menegaskan bahwa untuk mengembangkan sektor ini, diperlukan kerja sama antara negara-negara, terutama minimal 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Abdul Hakam menyampaikan pandangannya dalam sebuah diskusi publik yang bertajuk "Penguatan Ekosistem Halal untuk Masa Depan Ekonomi dan Keuangan Syariah", yang berlangsung secara daring. Diskusi tersebut diselenggarakan di Jakarta dan menyoroti bahwa potensi ekonomi syariah global sangat besar, terutama dengan adanya sekitar 2 miliar penduduk Muslim di seluruh dunia. Dengan konsumsi yang diperkirakan mencapai 3 triliun dolar AS, potensi tersebut bisa hampir tiga kali lipat dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang tercatat sebesar 1 triliun dolar AS. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar di OKI, memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan potensi tersebut. Kerja sama dengan negara-negara OKI lainnya, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, dinilai sangat penting dalam membangun sinergi dan ekosistem yang menguntungkan bagi semua pihak. Namun, Abdul Hakam juga mengingatkan bahwa Indonesia selama ini cenderung kurang aktif dalam sektor ini. Ia menjelaskan bahwa banyak negara lain telah mengambil peran penting dalam industri makanan dan minuman, sementara Indonesia yang menjadi konsumen utama, malah tidak berperan aktif sebagai produsen. Kajian *State of Global Islamic Economy* untuk periode 2023-2024 menunjukkan bahwa negara-negara seperti Brazil, India, Amerika Serikat, Rusia, dan China mendominasi industri halal, sedangkan Indonesia hanya berfokus pada sektor konsumsi. Pentingnya kolaborasi dengan negara-negara OKI menjadi kunci bagi Indonesia untuk bertransformasi menjadi pemimpin dalam ekosistem ekonomi syariah global. Namun, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, terutama terkait jebakan pendapatan kelas menengah. Dengan standar pendapatan menengah yang ditetapkan antara 4.400 hingga 13.800 dolar AS, Bank Dunia mencatat bahwa pendapatan per kapita Indonesia masih berada pada kisaran 5.200 dolar AS. Sebagai perbandingan, negara tetangga Malaysia tercatat memiliki pendapatan per kapita sebesar 13.300 dolar AS, sedangkan Singapura mencapai hingga 35 ribu dolar AS. Oleh karena itu, Abdul Hakam berpendapat bahwa peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi salah satu prioritas. Hal ini bisa dicapai melalui investasi dari dalam dan luar negeri, terutama dalam pengembangan teknologi dan inovasi yang akan memberikan nilai tambah. Dalam konteks ekonomi syariah, ia melihat enam sektor yang bisa disinergikan untuk meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Keenam sektor tersebut termasuk keuangan, makanan, pariwisata, fesyen, media dan hiburan, serta industri obat dan kosmetik. Fokus utama Indonesia, menurutnya, sebaiknya diarahkan pada empat sektor utama, yaitu keuangan, makanan, pariwisata, dan fesyen. Ia memberikan contoh spesifik bahwa industri fesyen di Indonesia dapat berperan sebagai pendorong untuk kebangkitan ekonomi syariah. Kolaborasi antara industri tekstil dan para desainer diharapkan dapat memenuhi permintaan akan produk fesyen halal baik di dalam negeri maupun secara global, serta membantu Indonesia keluar dari kondisi de-industrialisasi. Abdul Hakam juga mencontohkan potensi besar yang dimiliki Indonesia, seperti jumlah penduduk yang banyak, kekayaan alam yang melimpah, serta tingkat religiusitas yang tinggi. Ia percaya bahwa fondasi tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan daya saing. Inisiatif ini sangat penting agar Indonesia tidak terjebak dalam status negara berpendapatan menengah, tetapi bisa memposisikan diri sebagai negara maju pada tahun 2045. Untuk mencapai tujuan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus berada pada angka 8 persen, dengan penghasilan per kapita yang ditargetkan mencapai 30 ribu dolar AS pada tahun 2045. Abdulah Hakam optimis bahwa jika pertumbuhan ekonomi mampu mencapai target tersebut dan sinergi dalam ekosistem ekonomi syariah di antara negara-negara OKI, seperti Brunei dan Malaysia, dapat dibangun, peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi syariah global akan semakin terbuka lebar. ANTARA