BORNEONEWS, Palangka Raya – Akhirnya Gubernur Kalteng Sugianto Sabran copot Damber Liwan, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalimantan Tengah, dalam perombakan jilid I yang berlangsung Jumat (19/8) malam. Damber dicopot bahkan diturunkan eselonnya menjadi Kepala Biro Administrasi pemerintahan umum (Adpum) Setda Kalteng, bertukar posisi dengan Slamet Winaryo. Sementara Slamet naik eselonnya menggantikan jabatan Damber.
Pencopotan ini menarik, karena sehari sebelumnya, ada tanda-tanda posisinya terancam. Pada saat acara tatap muka Paskibra dengan Gubernur Sugianto dan jajarannya di Aula Jayang Tingang pada (18/8), dengan lugas gubernur telah menyentil kinerja Disdik yang tidak memberikan apa yang diminta atau diinstruksikan gubernur.
Gubernur muda ini bercerita, ia ingin mendorong pemprov memajukan pendidikan dengan cara menganggarkan beasiswa bagi siswa SMA menuju jenjang sarjana strata-1 (S1) diutamakan dari siswa miskin. Jumlahnya ditarget mencapai ribuan. Selebihnya juga menyasar untuk jenjang S1 ke S2.
Ia pun memerintahkan agar Kepala Disdik membuat perencanaan potensi berikut anggarannya. Gubernur Sugianto mengaku kecewa, karena sekali dua kali, instruksinya itu diabaikan. Sampai saat ini belum dibuatkan perencanaan dan kebutuhan anggaran itu. Rupanya sinyalemen itu terbukti sehari sesudahnya.
“Saya ingin cari siswa yang tidak mampu tapi berprestasi, agar bisa ikut jenjang S1. Kita sediakan beasiswanya. Kepala Disdik sudah saya panggil untuk buat mapping-nya, tapi belum ada realisasinya. Kalau saya panggil satu kali lagi belum susun perencanaannya dan berapa anggarannya, akan saya ganti dia,” kata Gubernur kala itu.
“Lah kan anggaran di APBD kita ada kok. Kalau tidak cukup anggaran, kita usahakan dari perusahaan, dan donatur lainnya. Kalau kita mau, kita bisa. Dan itu visi misi kita, agar pendidikan masyarakat kita bisa bagus,” imbuhnya.
Jauh hari sebelumnya, kebijakan Kepala Disdik juga membuat kecewa jajaran Komisi C DPRD Kalteng. Katidakpuasan karena alokasi anggaran pendidikan di APBD 2016 disebut sudah memenuhi 20% dari total APBD sesuai amanat UU Sisdiknas. Tetapi kemudian malah kena evaluasi oleh Mendagri. Sialnya lagi, hitung-hitungan Komisi C hanya berkisar 17% saja.
Ketua Komisi C Syamsul Hadi juga terang-terangan kecewa dengan Damber Liwan. Sebabnya, dinas tersebut mengaku kesulitan mengggarkan lebih banyak lagi untuk pendidikan dengan alasan ketakutan tidak terserap. Menurut Syamsul, alasan itu lucu dan menunjukkan ketidakpiawaian seorang kepala dinas.
Berikutnya, Kadisdik juga diduga mendiskriminasi penerima beasiswa. Sebab selain yang berlatar pendidikan, tidak berhak mendapatkan beasiswa yang dianggarkan dinas tersebut. Syamsul juga menduga adanya permainan, sebab dalam pengumuman tidak mencantumkan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa calon penerima beasiswa. (ROZIKIN/m)
