DENPASAR –
**Borneonews - Denpasar**, Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana telah menyiapkan sebanyak 11.500 personel, baik yang aktif di lapangan maupun yang berada dalam status cadangan, untuk mendukung pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pengamanan ini mencakup wilayah Provinsi Bali serta Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Kodam IX/Udayana Brigjen TNI Hartono usai memimpin upacara peringatan HUT TNI Ke-79 di Lapangan Niti Mandala, yang berlangsung pada hari Sabtu. Hartono menjelaskan bahwa untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara secara keseluruhan, pihaknya telah menyiapkan 6.000 personel aktif dan tambahan 5.500 personel cadangan. Ia menegaskan bahwa Kodam Udayana akan terus mendukung kepolisian dalam menjalankan pengamanan selama pelaksanaan pilkada. Kodam Udayana berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Kepolisian Daerah yang ada di Bali dan Nusa Tenggara, guna memastikan bahwa pelaksanaan pilkada dapat berlangsung dengan aman dan damai. Hartono meminta partisipasi aktif dari masyarakat untuk menyokong upaya pemerintah dalam menyukseskan pemilihan umum yang dijadwalkan serentak tahun ini. Dia mengingatkan bahwa dukungan masyarakat sangat diharapkan, karena keberhasilan pilkada adalah tanggung jawab bersama. "Kita semua memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan Bali dan Nusa Tenggara," ujarnya. Lebih lanjut, Hartono menekankan bahwa TNI selalu berada bersama rakyat. Oleh karena itu, operasional TNI akan berjalan lebih efektif jika didukung oleh masyarakat sekitar. Ia menyatakan, "TNI sebagai organisasi memiliki misi utama untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanpa dukungan dari masyarakat, kami tidak dapat mewujudkan tanggung jawab ini secara maksimal." Hartono juga menjamin bahwa TNI akan selalu mematuhi Undang-Undang serta menjalankan perintah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI berkomitmen untuk menjaga netralitas dan tidak berpihak pada calon tertentu selama pemilihan. "Kami akan tegak lurus sesuai perintah Undang-Undang," tegasnya, menutup pernyataan. ANTARA