PADANG –
**Borneonews - Padang**, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk memperkuat pencatatan ekspor dari daerah tersebut dengan tujuan meningkatkan dana bagi hasil (DBH) yang berasal dari pajak ekspor. Pelaksana harian DJPb Kemenkeu Provinsi Sumbar, Budi Lesmana, mengungkapkan keseriusan instansinya dalam melakukan pencatatan ekspor komoditas dari Sumatera Barat. Ia menekankan pentingnya upaya ini untuk meningkatkan kontribusi DBH bagi provinsi setempat. Dalam pernyataannya, Budi menjelaskan bahwa meskipun banyak komoditas dari Ranah Minang yang telah diekspor, banyak di antaranya tidak tercatat secara resmi di pelabuhan atau oleh Bea Cukai. Ketidakcukupan pencatatan ini berakibat pada hilangnya potensi penerimaan pajak dari barang-barang yang diekspor tersebut. Budi menambahkan, DJPb memberikan dorongan kepada para pengusaha untuk melakukan ekspor melalui pelabuhan resmi sehingga mereka dapat tercatat di Bea Cukai. Ia juga mengakui bahwa banyak eksportir di Sumbar memilih cara pengiriman barang yang tidak melalui jalur resmi karena terhalang oleh berbagai regulasi yang ada. Sebagai contoh, satu peraturan menyatakan bahwa untuk mengekspor sebuah komoditas, eksportir diharuskan mengirim setidaknya satu kontainer barang. Di sisi lain, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Sugeng Arianto, memaparkan bahwa nilai ekspor untuk provinsi tersebut pada Agustus 2024 mencapai sekitar Rp3,7 triliun, sementara nilai impornya mencapai Rp682 miliar. Sugeng mencatat bahwa untuk periode Januari hingga Agustus 2024, India menjadi negara tujuan ekspor terdominasi, memberikan kontribusi sebesar 32,10 persen dari total ekspor Sumbar. Ia juga melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam ekspor produk industri pengolahan pada Agustus 2024 yang mengalami lonjakan sebesar 68,20 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, Juli 2024. Untuk bulan-bulan yang akan datang, BPS memperkirakan bahwa ekspor dari Sumbar, terutama yang terkait dengan *crude palm oil* atau minyak mentah kelapa sawit, akan tetap tinggi. Hal ini sejalan dengan permintaan yang kuat dari negara-negara di Asia Selatan. ANTARA