MANOKWARI –
**Borneonews - Manokwari** Pemerintah Provinsi Papua Barat tengah giat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada berbagai elemen masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada 2024 di tujuh kabupaten setempat dapat berlangsung dengan aman, damai, tertib, serta berkualitas. Pejabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan beragam kegiatan sebagai bentuk dukungan untuk kelancaran pemilihan ini. Berbagai kegiatan itu mencakup sosialisasi tentang pentingnya pilkada damai yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, calon kepala daerah, serta perwakilan dari partai politik. "Pemerintah daerah telah menggelar kegiatan sosialisasi dan edukasi, termasuk serangkaian pawai untuk menyemarakkan pilkada damai," ujar Ali Baham. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan. Tidak hanya itu, pemerintah provinsi juga telah mengalokasikan dana hibah untuk pengamanan Pilkada 2024. Sebesar Rp75 miliar akan disalurkan kepada Polda Papua Barat, sedangkan Kodam XVIII/Kasuari akan mendapatkan Rp7,5 miliar. Alokasi dana ini bertujuan untuk memaksimalkan kegiatan operasional pengamanan, termasuk edukasi yang akan dilakukan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh wilayah Papua Barat. Ali Baham kembali mengajak semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mencegah setiap tindakan provokatif yang dapat mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat saat pelaksanaan pilkada. Dia menyatakan bahwa pemerintah provinsi selalu berkoordinasi dengan Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan, mulai dari tahap kampanye hingga pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024. Langkah-langkah yang diambil ini bertujuan untuk mencegah aparat pemerintah daerah terlibat dalam politik praktis, termasuk memberikan dukungan secara langsung pada kegiatan kampanye. "Saya telah mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua Barat untuk tetap menjaga netralitas saat pilkada dan tidak terlibat dalam politik praktis," tegas Gubernur. Selain itu, Gubernur juga menekankan pentingnya tujuh pemerintah kabupaten untuk meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini untuk memastikan bahwa mereka memahami kebutuhan dan strategi pendistribusian logistik pemilihan ke semua daerah di Papua Barat. Mengingat kondisi geografis yang menantang, terutama di beberapa distrik dan kampung yang sulit dijangkau dengan transportasi darat, seperti Kampung Oya di Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama, kejelasan dalam distribusi logistik sangatlah penting. "Memastikan pemilihan calon gubernur-wakil gubernur dan calon bupati-wakil bupati dapat berjalan lancar tanpa terhambat oleh masalah logistik adalah salah satu prioritas kita," jelasnya. Sebelumnya, calon gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, yang didukung oleh 18 partai politik, menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Pilkada 2024 yang damai, jujur, adil, dan tenteram. Dia mengingatkan, pada pelaksanaan Pilkada 2017, Papua Barat telah dikategorikan sebagai daerah rawan, namun seluruh komponen masyarakat berhasil menciptakan suasana pemilu yang aman dan tentram. "Saya optimis bahwa Pilkada 2024 akan aman terkendali, meskipun Papua Barat pada kategori rawan. Kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak sangat penting untuk menjaga keamanan," ungkap calon gubernur petahana ini. ANTARA