BATAM –
**Borneonews - Tanjungpinang**, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) telah mengambil langkah untuk merasionalisasi anggaran sekitar Rp215 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2024. Langkah ini diambil karena pendapatan yang dihasilkan belum mencukupi untuk memenuhi belanja yang telah direncanakan selama tahun berjalan. Sekretaris Daerah (Sekda) Kepri, Adi Prihantara, mengungkapkan bahwa penghapusan beberapa pos anggaran belanja dilakukan agar tidak terjadi defisit dalam APBD perubahan 2024. Menurutnya, pos belanja yang dihapus merupakan pengeluaran yang tidak bersifat mendesak, seperti biaya perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan fisik yang tidak dapat diselesaikan pada tahun ini. Kebijakan rasionalisasi anggaran ini muncul setelah dilakukan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam evaluasinya, Kementerian menilai bahwa nominal dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemprov Kepri terlalu besar. Akibatnya, Kemendagri memutuskan untuk mengurangi dana transfer ke daerah, yang berdampak pada penurunan APBD perubahan Kepri untuk tahun anggaran 2024. Sekda Adi menyebutkan bahwa istilah untuk langkah ini adalah *refocusing* anggaran pada kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas. Ia juga menambahkan bahwa saat ini, APBD perubahan Kepri 2024 belum dapat dilaksanakan karena dokumen terkait masih berada di Kemendagri dan menunggu proses registrasi. Sebelumnya, APBD perubahan Kepri telah disahkan dengan jumlah total sebesar Rp4,569 triliun, yang meningkat sekitar Rp225 miliar dari APBD murni yang berjumlah Rp4,344 triliun. Struktur APBD perubahan 2024 menunjukkan pendapatan daerah yang awalnya dianggarkan sebesar Rp4,216 triliun dalam APBD murni, kini naik menjadi Rp4,433 triliun, dengan peningkatan sekitar Rp214 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), yang bertambah dari Rp1,791 triliun menjadi Rp2,399 triliun, atau meningkat sekitar Rp212 miliar. Peningkatan juga terlihat pada retribusi daerah yang awalnya dianggarkan sebesar Rp16,5 miliar, kini meningkat menjadi Rp155 miliar. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat dari Rp26 miliar menjadi Rp36 miliar. Namun, di sisi lain, PAD lainnya mengalami penurunan dari yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp298 miliar menjadi Rp108 miliar, turunnya sekitar Rp92 miliar. Begitu juga dengan pendapatan transfer pusat yang diproyeksikan sebesar Rp2,4 triliun, turun sekitar Rp883 juta menjadi Rp2,442 triliun. ANTARA