JAKARTA –
**Borneonews - Manokwari, West Papua**, Pemerintah Provinsi Papua Barat terus berupaya mendidik masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan pemilihan berlangsung dengan aman dan damai. Pelaksana Tugas Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyelenggarakan beberapa kegiatan guna mendukung kelancaran Pilkada. Kegiatan edukasi ini ditujukan agar proses Pilkada di tujuh kabupaten dapat dilaksanakan dengan tertib, aman, dan berkualitas. Di antara kegiatan yang dilakukan, terdapat kampanye untuk menciptakan Pilkada yang damai, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuka agama, serta calon kepala daerah dan partai politik. Temongmere menegaskan, pemerintah setempat telah melakukan sosialisasi dan menyelenggarakan aksi damai untuk mengajak masyarakat mendukung Pilkada yang aman. Selain itu, pemerintah provinsi telah mengalokasikan dana hibah sebesar Rp82,5 miliar. Dana ini, jika dihitung dengan nilai tukar sekitar Rp15.670 per USD, akan digunakan untuk menjaga keamanan pelaksanaan Pilkada 2024 di wilayah Papua Barat. Dari total dana tersebut, Rp75 miliar akan disalurkan kepada kepolisian setempat, sementara sisanya sebesar Rp7,5 miliar akan dialokasikan untuk komando militer daerah. Dukungan dana ini bertujuan untuk mengoptimalkan operasi keamanan, termasuk kampanye pendidikan yang dilakukan oleh TNI dan Polri di wilayah Papua Barat. Temongmere kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif dalam mencegah upaya provokatif yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan publik selama masa pemilihan. Lebih lanjut, pemerintah provinsi juga terus melakukan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) guna memaksimalkan pengawasan Pilkada, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Temongmere juga mengingatkan kepada para aparatur sipil negara di daerah tersebut untuk tetap menjaga netralitas selama berlangsungnya Pilkada. ANTARA