BANJARMASIN –
**Borneonews - Banjarmasin**, DPRD Kota Banjarmasin, yang terletak di Kalimantan Selatan, kini tengah memulai proses pembahasan untuk rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Dalam dokumen yang diajukan, struktur anggaran ini mencapai total sebesar Rp2,7 triliun. Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, mengungkapkan bahwa pembahasan awal dimulai dengan pengajuan pemandangan umum dari seluruh fraksi terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2025 pada saat rapat paripurna dewan. Dia menekankan bahwa berbagai poin penting yang diungkapkan oleh fraksi-fraksi tersebut akan menjadi perhatian dalam kelanjutan pembahasan Raperda ini. Rikval juga menyatakan bahwa semua fraksi telah sepakat untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2025 ke tahap berikutnya, yaitu di Badan Anggaran Dewan. Di sinilah detail anggaran akan dibahas lebih mendalam dan teliti. Intinya, kata Rikval, semangat dari seluruh proses ini adalah agar APBD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Wali Kota Banjarmasin, H Ibnu Sina, turut memberikan penilaian positif dan mengapresiasi semua fraksi yang memberikan pandangan umum terhadap Raperda APBD 2025 yang diajukan oleh pemerintah kota. Dalam penyampaiannya, dia mencatat beberapa poin yang disampaikan fraksi, termasuk perhatian terhadap aspek efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Dia menegaskan komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih serta pemerintah yang baik. Selain itu, Ibnu Sina juga menekankan pentingnya untuk memperhatikan dana transfer dari pusat dalam alokasi anggaran, serta optimisme terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dia menambahkan bahwa perhitungan anggaran harus dilakukan dengan cermat, mengingat pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya. Rancangan APBD Kota Banjarmasin untuk tahun 2025, yang mencapai Rp2,7 triliun, berada pada posisi menengah apabila dibandingkan dengan APBD kabupaten dan kota lain di Kalimantan Selatan. Ibnu Sina menunjukkan bahwa sebagian daerah di provinsi ini memiliki APBD yang sudah mencapai Rp4 triliun, hal ini biasanya terkait dengan daerah yang memiliki sektor pertambangan. Sementara itu, Kota Banjarmasin, sebagai daerah yang lebih berorientasi pada perdagangan dan jasa, diharapkan dapat berinovasi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. ANTARA