SAMARINDA –
**Borneonews - Balikpapan**, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, telah mengajukan dana operasional sebesar Rp10 miliar dalam kerangka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025. Rencana pengeluaran ini dirancang khusus untuk penanganan masalah stunting yang semakin mengkhawatirkan di daerah tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Balikpapan, Alwiati, mengungkapkan bahwa pengajuan anggaran tersebut telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Ia menekankan pentingnya alokasi dana ini untuk memperkuat keberadaan pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam menangani kasus stunting yang menjadi perhatian utama saat ini. Alwiati menjelaskan bahwa kader posyandu berperan vital sebagai ujung tombak Dinkes dalam melakukan berbagai program, terutama dalam pencegahan dan penanganan stunting. Ia juga mencatat bahwa ada peningkatan signifikan pada kasus stunting dari semester pertama menuju semester kedua tahun ini. Data statistik menunjukkan, prevalensi stunting naik sebesar dua persen, dari 19,6 persen menjadi 21,6 persen. Lebih lanjut, Dinkes Kota Balikpapan mendapatkan dukungan positif dari DPRD yang siap membantu program-program penanganan stunting tersebut. Alwiati menilai, kekurangan dana operasional yang dialami oleh kader posyandu menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya jumlah kunjungan mereka ke rumah-rumah warga. Saat ini, kader posyandu hanya menerima dana transportasi sebesar Rp50 ribu, yang sangat minim untuk mendukung tugas mereka. Dengan adanya tambahan dana operasional yang cukup, Dinkes berharap para kader posyandu dapat secara aktif melaksanakan metode jemput bola. Ini berarti kader dapat langsung mendatangi rumah-rumah warga untuk memberikan edukasi dan layanan kesehatan, sehingga upaya penurunan angka stunting dapat lebih efektif dilaksanakan. ANTARA