SURABAYA –
**Borneonews - Kediri** Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, Jawa Timur, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Kediri, Katino, menekankan perlunya mantan Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, untuk bersikap transparan mengenai dana hibah yang disalurkan kepada berbagai organisasi masyarakat di wilayah tersebut. Katino mengungkapkan bahwa Abdullah telah merilis data mengenai sumbangan kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yang ditujukan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Kediri sebesar Rp50 miliar untuk periode 2018 hingga 2024. Menurutnya, jika mantan wali kota berani membuka informasi terkait bantuan tersebut, sudah selayaknya beliau juga menginformasikan mengenai hibah yang diterima oleh organisasi sosial lain di kota ini. Lebih lanjut, Katino menjelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya bagi PCNU Kota Kediri, tetapi juga untuk yayasan dan organisasi masyarakat lainnya. Masyarakat berhak mengetahui apakah organisasi seperti Yayasan Taman Pendidikan Rahmat dan Muhammadiyah juga mendapatkan alokasi bantuan yang signifikan dari APBD. Hal ini, menurutnya, dapat membantu menciptakan kejelasan dan menghindari spekulasi yang tidak diperlukan. Katino juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang lengkap dan akurat kepada publik, agar tidak muncul kesan bahwa bantuan hibah hanya diperuntukkan bagi satu organisasi tertentu saja. Jika mantan Wali Kota dapat mendiskusikan bantuan untuk PCNU secara terbuka, maka hal yang sama juga seharusnya diterapkan bagi yayasan atau organisasi masyarakat lainnya. Harapan Katino adalah agar pernyataan yang disampaikan oleh mantan wali kota dapat lebih terbuka. Sikap transparansi ini diharapkan dapat menghentikan perdebatan dan spekulasi yang dapat berkembang di kalangan masyarakat mengenai sumber dan aliran dana yang diterima oleh organisasi sosial di kota Kediri. Dalam sebuah acara yang dihadiri oleh PCNU Kota Kediri, mantan wali kota tampak menyinggung bantuan dana hibah yang telah disalurkan kepada organisasi tersebut. Di sinilah keterbukaan data mengenai hibah menjadi penting, agar masyarakat bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana dana tersebut dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk penyalurannya kepada organisasi lainnya. Jika hanya satu organisasi yang dipublikasikan, hal ini dapat menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan dari masyarakat. Mantan Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa selama masa jabatannya, telah mengeluarkan anggaran signifikan yang mencapai puluhan miliar rupiah untuk mendukung kegiatan PCNU Kota Kediri. Ia menegaskan bahwa anggaran yang dikeluarkan mencapai kurang lebih Rp50 miliar untuk berbagai kegiatan masjid dan mushala, serta dukungan untuk guru madrasah dan diniyah. Abdullah menjelaskan bahwa selama kepemimpinannya, ia turut bekerja sama dengan NU dalam berbagai aspek, termasuk perbaikan fasilitas mushala dan masjid serta pengelolaan wakaf. Dalam satu tahun, pemerintah menyuplai anggaran sekitar Rp2,5 miliar untuk madrasah diniyah, Rp4,9 miliar untuk guru Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), dan alokasi sebesar Rp504 juta untuk majelis taklim. Dari tahun 2018 hingga 2024, Abdullah menegaskan bahwa total dana yang dialokasikan untuk mushala, masjid, TPA, TPQ, dan PCNU mencapai Rp46 miliar. Ia berharap agar di masa mendatang, alokasi dana tersebut dapat dirangkai dan dikelola kembali sehingga akan tercipta sinergi yang baik dalam mengisi kebutuhan di Kota Kediri. ANTARA