BANDUNG –
**Borneonews - Bandung**, Calon Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengemukakan pentingnya pembangunan lima Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (*PLT Sampah*) sebagai solusi efektif untuk menangani masalah pengelolaan sampah di daerah tersebut. Menurut Dedi, keberadaan lima fasilitas tersebut diperlukan di lima eks karesidenan di Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa prioritas pendirian *PLT Sampah* harus berada di wilayah Cirebon, Purwasuka beserta Bekasi, Bogor Raya termasuk Cianjur, Bandung Raya, dan Priangan Timur. Pernyataan tersebut disampaikannya setelah acara rapat konsolidasi di Bandung pada hari Sabtu. Dedi juga menekankan bahwa dalam proses pembangunan *PLT Sampah*, ada sejumlah tantangan yang perlu dihadapi, termasuk dari pihak-pihak yang mencintai lingkungan. Tindakan berani untuk menjalankan sebuah rencana besar menjadi kunci dalam pelaksanaan program ini. “Kita perlu merancang skema besar dan berani melaksanakannya, agar permasalahan sampah tidak berulang setiap tahun,” tegasnya. Lebih jauh Dedi mengungkapkan bahwa masalah sampah yang tak kunjung menemukan solusi juga disebabkan oleh sistem pengelolaan yang belum efektif. Meskipun pemilahan antara sampah organik dan anorganik sudah dilakukan sejak dari rumah, namun transportasi limbah kerap menggunakan satu kendaraan yang sama. Dalam konteks daur ulang, Dedi mencatat bahwa produk seperti pelet hasil olahan sampah dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Namun, terdapat banyak fasilitas yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat yang terpaksa gulung tikar karena barang yang terakumulasi tidak laku di pasaran. “Hal ini terjadi karena kesadaran publik mengenai pemilahan sampah masih rendah dan koneksi antar sistem belum terjalin dengan baik,” tambahnya. Dedi berjanji, jika terpilih kelak, ia akan menerapkan program pengelolaan sampah yang dimulai dari skala kecil dengan pemilahan yang baik, disertai pengoperasian *PLT Sampah* di wilayah yang lebih luas. Selanjutnya, dia berpendapat bahwa sistem harus terintegrasi. Misalnya, produksi pupuk organik dari sampah organik harus diimbangi dengan kewajiban bagi petani untuk menggunakan pupuk tersebut. Untuk sampah anorganik, perlu ada peran negara dalam membeli limbah tersebut. Namun, saat ini situasi tersebut berjalan tidak sesuai harapan. “Kita tidak bisa hanya berbicara teori tanpa memahami bagaimana mengeksekusi langkah-langkah yang diperlukan,” ujarnya. Dari segi pendanaan, Dedi mengusulkan agar bisa memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*APBD*) serta dukungan dari sektor swasta. “*APBD* kita cukup untuk pembangunan. Jika kita dapat mengelola anggaran ini secara efisien, maka kita bisa melakukan pengelolaan yang lebih baik dan membiayai berbagai kebutuhan,” tuturnya. ANTARA