JAKARTA –
**Borneonews - Ankara**, Negara-negara Barat terus memberikan dukungan politik dan militer yang substansial kepada Israel, meskipun situasi di Gaza menunjukkan peningkatan jumlah korban akibat konflik yang mencerminkan kampanye genosida. Hal ini berlangsung di tengah seruan internasional untuk menghentikan kekerasan, satu tahun setelah konflik antara Israel dan Palestina di Jalur Gaza mengalami eskalasi yang signifikan. Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Italia, dan sejumlah negara Barat lainnya berkomitmen untuk mendukung apa yang mereka sebut sebagai "upaya Israel untuk mempertahankan diri dan warga negara mereka." Komitmen ini diperkuat setelah serangan oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas, yang terjadi pada 7 Oktober 2023. Negara-negara tersebut, khususnya AS dan Inggris, secara tegas menekankan "hak Israel untuk membela diri" dan berjanji untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Amerika Serikat, dalam upaya mempertahankan posisinya, memveto resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diusulkan pada 18 Oktober 2023. Resolusi tersebut mengusulkan "jeda kemanusiaan" di Gaza untuk memfasilitasi pengiriman bantuan. Di sisi lain, rancangan resolusi yang diajukan oleh AS dan Rusia pada 25 Oktober 2023 terkait perkembangan konflik juga saling diveto. Negara-negara Barat cenderung tidak mengutuk serangan yang dilakukan oleh Israel di Gaza, serta enggan untuk menyerukan "gencatan senjata" dalam waktu dekat secara terbuka. Contohnya, AS kembali menggunakan hak vetonya untuk meredam resolusi Dewan Keamanan pada 8 Desember 2023, yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Dalam sidang darurat khusus Majelis Umum PBB mengenai Palestina pada 13 Desember 2023, rancangan resolusi yang diajukan oleh Mesir dan didukung oleh hampir 100 negara, termasuk Turki, diterima dengan suara bulat, meskipun AS, Austria, dan Republik Ceko memberikan suara menolak. Akhirnya, pada 25 Maret 2024, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi yang mendesak gencatan senjata segera selama bulan Ramadan, dengan tujuan menciptakan gencatan senjata yang permanen dan berkelanjutan. Dalam konteks dukungan internasional untuk Israel, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah melakukan sepuluh kunjungan ke Timur Tengah sejak 7 Oktober 2023, sembilan di antaranya adalah kunjungan ke Israel serta negara-negara regional lainnya. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan pidato di Kongres AS pada Juli 2024, di mana meskipun adanya protes, dia mendapatkan sambutan yang meriah dari anggota parlemen selama pidatonya yang berlangsung 52 menit. Kanselir Jerman, Olaf Scholz, menilai Israel sebagai negara demokratis yang mendukung prinsip-prinsip kemanusiaan dan meyakini bahwa tentara Israel akan mematuhi hukum internasional dalam operasional mereka. Scholz juga menyatakan bahwa Jerman siap untuk memenuhi permintaan dukungan dari Israel. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, berkomitmen untuk memberikan "dukungan tanpa syarat" kepada Israel. Dia adalah salah satu pemimpin pertama yang mengunjungi Israel setelah 7 Oktober 2023 dan secara konsisten mengedepankan "hak Israel untuk membela diri" meski ada banyak korban sipil dalam pertempuran tersebut. Sikapnya ini menimbulkan protes di Parlemen Eropa dan di jalanan, mencerminkan ketidakpuasan publik akan posisinya. Dukungan militer terhadap Israel dari negara-negara Barat tetap signifikan sejak konflik dibangkitkan kembali. Data menunjukkan bahwa Amerika Serikat menyuplai 70,2 persen dari total impor senjata konvensional Israel antara tahun 2011 hingga 2020, diikuti oleh Jerman dan Italia dengan porsi masing-masing 23,9 persen dan 5,9 persen. Pengiriman senjata ke Israel terus berlanjut setelah 7 Oktober. Pada bulan April, Kongres AS menyetujui paket bantuan militer luar negeri yang mencapai 95 miliar dolar AS, dengan alokasi sebesar 17 miliar dolar AS khusus untuk Israel. Penelitian dari surat kabar *Haaretz* menunjukkan bahwa sebanyak 173 penerbangan kargo, baik militer maupun sipil, dari AS dan pangkalan militer Amerika mengangkut senjata dan amunisi ke Israel dalam periode antara 7 Oktober dan Juli 2024. Lebih jauh, Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan bahwa Direktur Jenderal Eyal Zamir menandatangani perjanjian dengan Washington pada tanggal 26 September untuk menerima paket bantuan perang dari Amerika Serikat yang bernilai 8,7 miliar dolar AS. Ekspor senjata dari negara-negara Eropa ke Israel menunjukkan angka yang tinggi dalam dekade terakhir, dengan nilai lisensi ekspor dari negara-negara Uni Eropa mencapai sekitar 6,3 miliar euro antara tahun 2014 dan 2022. Jerman sendiri menyetujui penjualan senjata kepada Israel setidaknya senilai 1,4 miliar euro antara 2015 dan 2020. Meskipun ada kritik yang berkembang, penjualan senjata Jerman ke Israel meningkat sepuluh kali lipat pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Inggris juga menjadi salah satu negara yang terus menjual peralatan militer ke Israel dengan total nilai mencapai 495 juta poundsterling dalam dekade terakhir. Italia, sebagai salah satu penyedia senjata terbesar kepada Israel di Eropa, terus melakukan penjualan meskipun ada jaminan untuk mencegah penjualan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Prancis, di sisi lain, terus mengalirkan komponen pertahanan yang digunakan dalam sistem pertahanan Israel, seperti *Iron Dome*, meski ada tuntutan dari organisasi masyarakat sipil untuk menghentikan penjualan senjata tersebut. Negara-negara seperti Hongaria dan Swedia juga menandatangani perjanjian yang terkait dengan produksi dan penjualan senjata ke Israel pada tahun 2023. Dalam situasi di Gaza, di mana tercatat lebih dari 41.800 orang tewas dan lebih dari 96.844 lainnya mengalami luka, pertanyaan mengenai komitmen kemanusiaan negara-negara Barat dalam konflik ini semakin mengemuka. Sumber: Anadolu ANTARA