JAKARTA –
**Borneonews - Istanbul**, Setelah satu tahun penyerbuan yang penuh konflik di Palestina, kondisi ekonomi Israel menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Para pemikir dan peneliti ekonomi menyampaikan bahwa miliaran dolar yang dikeluarkan untuk menghancurkan Gaza dan kehidupan rakyatnya mungkin akan membawa konsekuensi yang sangat merugikan bagi perekonomian Israel sendiri. Data terbaru menunjukkan bahwa tidak ada indikasi pemulihan ekonomi yang signifikan. Nilai indikator ekonomi yang lemah, penurunan investasi asing, berkurangnya kunjungan wisatawan, serta tingginya angka emigrasi merupakan sinyal-sinyal yang sangat buruk untuk masa depan perekonomian Israel. Menurut seorang ekonom politik Israel, Shir Hever, "Krisis ekonomi hanya akan semakin memburuk. Saat ini, tidak ada harapan pemulihan yang terlihat." Pernyataan tersebut sejalan dengan analisis Yoel Naveh, mantan kepala ekonom di Kementerian Keuangan Israel. Ia mengingatkan bahwa tindakan tegas dan segera dari pemerintah sangat diperlukan guna menghindari ancaman krisis keuangan yang semakin mendekat. Bila tidak ada perubahan, kondisi saat ini dapat menyebabkan Israel terperosok ke dalam resesi yang lebih dalam, yang pada akhirnya bisa mengancam stabilitas nasional. Estimasi biaya ekonomi akibat serangan Israel di Gaza sangat mencengangkan, dengan hampir 140.000 warga Palestina terbunuh dan terluka sejak serangan yang dimulai oleh Hamas pada tahun lalu. Angka tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 67 miliar dolar AS (sekitar Rp1,04 kuadriliun). Bank Israel menyampaikan bahwa total biaya dari konflik ini bisa melonjak sampai 250 miliar shekel (sekitar 66 miliar dolar AS atau Rp1 kuadriliun) pada akhir tahun mendatang. Pada kuartal kedua tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Israel tercatat hanya 0,7 persen, jauh di bawah ekspektasi para analis yang memprediksi kenaikan mencapai 3 persen. Selain itu, per bulan Agustus 2024, rasio defisit anggaran terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencatat angka negatif 8,3 persen, lebih buruk dibandingkan dengan rasio negatif 7,6 persen pada bulan Juni serta negatif 6,2 persen pada bulan Maret tahun yang sama. Di bulan yang sama, defisit anggaran melampaui 12,1 miliar shekel (sekitar 3,22 miliar dolar AS atau Rp50,2 triliun). Kondisi tersebut diiringi oleh tingginya harga-harga dan standar hidup masyarakat yang terus menurun di tengah inflasi yang tinggi, yang disertai dengan penurunan nilai mata uang Israel. Situasi ini semakin parah dengan menurunnya investasi asing dan lebih dari 85.000 orang hilang dari angkatan kerja. Perkiraan menyebutkan adanya sekitar 250.000 orang yang terpaksa mengungsi secara internal akibat kehilangan pekerjaan dan rumah mereka. Shir Hever menambahkan, "Jumlah emigran dari Israel saat ini mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, banyak di antara mereka membeli tiket satu arah dalam mencari perlindungan bagi keluarga." Ketidakpastian ini tidak hanya memengaruhi ekspektasi individu tetapi juga secara keseluruhan menggambarkan keputusasaaan masyarakat terhadap masa depan negara. "Orang-orang tidak berinvestasi dan kehilangan kepercayaan bahwa Israel dapat keluar dari krisis ini," jelasnya. Ketika banyak warga Israel berusaha menarik tabungan mereka dari negara tersebut, pemerintah pun menghadapi tantangan dalam merespons, dengan ancaman untuk mengambil alih dana pensiun mereka demi merangsang ekonomi. Dalam situasi yang kian mendesak, lebih dari 46.000 bisnis mengalami kebangkrutan. Bahkan, pelabuhan Eilat, yang merupakan satu-satunya pelabuhan Israel di Laut Merah, juga turut terpuruk. Sektor pariwisata menyusut menjadi nol, dan ketergantungan pada investasi internasional pun menyusut. Keprihatinan yang mendalam dirasakan dalam industri teknologi tinggi, yang dulunya menjadi andalan perekonomian. Banyak perusahaan berupaya untuk memindahkan operasi mereka ke lokasi yang lebih aman. Kekhawatiran juga muncul terkait dampak sanksi global terhadap ekonomi Israel. Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) semakin kuat, memberi tekanan tambahan bagi pemerintah. Ekonomi Israel, yang sangat bergantung pada perdagangan internasional, berpotensi menghadapi kesulitan lebih lanjut jika tidak mengambil langkah untuk memenuhi tuntutan hukum internasional. Langkah-langkah seperti keputusan Mahkamah Internasional yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina sebagai tidak sah, menambah beban pada ekonomi. Terdapat kewajiban bagi negara-negara mitra untuk tidak memperdagangkan barang yang bisa digunakan untuk tujuan militer, yang tentu saja menghambat transaksi ekonomi Israel. Sehingga, jika situasi berkepanjangan ini tidak ditangani dengan baik, tidak dapat dihindari bahwa perekonomian Israel dapat terpuruk lebih dalam di bawah tekanan sanksi internasional. ANTARA