JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terus menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperkuat pembinaan mengenai hak asasi manusia (HAM) bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Direktur Jenderal HAM, Dhahana Putra, menyampaikan bahwa pihaknya telah aktif berkomunikasi dengan Kemendagri. Selain itu, mereka juga telah menyelenggarakan berbagai pelatihan yang melibatkan anggota Satpol PP dari berbagai wilayah selama beberapa tahun terakhir. Dhahana menekankan pentingnya inovasi dalam penegakan peraturan daerah sebagai bagian dari upaya yang serius untuk memperkuat peran Satpol PP. Ia berharap, melalui pembinaan ini, Satpol PP dapat menjadi pelindung masyarakat serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh rasa kemanusiaan. Dalam konteks ini, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 yang mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja, tugas Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, menciptakan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dhahana menegaskan bahwa peran Satpol PP sangat penting dalam menjaga keamanan dan menciptakan ketertiban di daerah. Ia menambahkan bahwa Satpol PP tidak hanya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, tapi juga harus peka terhadap perlindungan hak-hak masyarakat. "Pemahaman yang baik mengenai HAM sangat penting bagi Satpol PP sebagai pelaksana garda terdepan dalam ketertiban umum," ungkapnya. Masih dalam hal ini, Dhahana mengharapkan agar Satpol PP dapat mengimplementasikan tiga nilai inti: tangguh, humanis, dan melayani. Setiap anggota Satpol PP perlu dilengkapi dengan kesiapan yang baik, melaksanakan tugas dengan cara yang sopan sesuai dengan prosedur operasional standar (*standard operating procedures/SOP*), dan harus berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan penuh kesadaran. Lebih lanjut, Dhahana juga mengingatkan pentingnya kepala daerah dalam memperkuat kapasitas Satpol PP di masa mendatang. Ia berharap bahwa calon kepala daerah yang akan bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat menyusun rencana untuk meningkatkan kapasitas Satpol PP, terutama terkait dengan aspek HAM. "Diharapkan, Satpol PP dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat dengan pendekatan yang lebih humanis, serta menciptakan interaksi yang harmonis antara penegakan hukum dan HAM," tutup Dhahana. ANTARA