JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, dalam waktu satu tahun, Israel telah menghilangkan nyawa sekitar 41 ribu orang warga Palestina. Sejak terjadinya serangan besar pada 7 Oktober 2023 hingga saat ini, angka korban semakin meningkat, sementara kondisi di wilayah tersebut tetap memprihatinkan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengkonfirmasi keadaan ini. Ia menggambarkan situasi rakyat Palestina di Gaza sebagai sesuatu yang sangat sulit untuk dipahami. Dalam kesempatan berbicara pada Pertemuan Tingkat Menteri untuk mendukung UNRWA, lembaga PBB bagi pengungsi Palestina, pada 26 September, Guterres menyatakan, “Mereka berada dalam neraka dunia yang semakin memburuk.” Di "neraka dunia" tersebut, hampir 97 ribu warga Gaza mengalami berbagai luka. Sementara itu, lebih dari dua juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka ke lokasi-lokasi dengan ruang yang sangat terbatas, hanya sebesar Bandara Internasional Shanghai. Guterres mencatat peningkatan jumlah pengungsi yang mendesak bantuan kemanusiaan. Yang mengkhawatirkan, bahkan para pemimpin di PBB merasa tidak dapat berbuat banyak untuk membantu. Guterres menyatakan, "Konon, *PBB* tidak dibentuk untuk membawa kami ke surga, melainkan untuk menyelamatkan kami dari neraka." Sayangnya, baik *PBB* maupun pihak berwenang lainnya tampak tidak mampu menyelamatkan warga Gaza dari kekejaman yang membara. Meskipun sejumlah kecaman dan desakan telah dilontarkan di forum-forum tingkat tinggi PBB, situasi malah semakin memburuk. Tepat satu tahun setelah serangan besar-besaran di Gaza, ketegangan merebak di wilayah lain, termasuk serangan udara Israel ke Lebanon. Dalam serangan yang berlangsung selama kurang lebih dua minggu tersebut, lebih dari 2.000 orang kehilangan nyawa, dengan banyak di antaranya adalah perempuan dan anak-anak, sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan Lebanon. Kondisi ini menimbulkan rasa pesimistis bahwa konflik di kawasan ini tidak akan mereda dalam waktu dekat, terutama dengan keterlibatan Iran dalam situasi yang semakin kompleks. Namun, Indonesia tetap teguh dalam pendiriannya, terus memberikan dukungan kepada Palestina sejak awal. Di dalam setiap forum PBB, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, secara konsisten mengangkat isu Palestina. Dalam pertemuan bilateral dengan negara-negara lain, ia selalu menegaskan pentingnya solidaritas untuk rakyat Gaza. **Tawaran Solusi Indonesia** Dalam berbagai pertemuan selama *High-Level Week* Sidang ke-79 Majelis Umum PBB di New York pada akhir September, Indonesia semakin vokal dalam menyerukan gencatan senjata di Gaza dan kemerdekaan untuk Palestina. Menurut Retno, langkah pertama yang seharusnya diambil oleh negara-negara dunia adalah mengakui keberadaan Negara Palestina. Dari 193 negara anggota *PBB*, 146 di antaranya telah memberikan pengakuan resmi. “Mayoritas anggota *PBB* mendukung Solusi Dua Negara. Ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Mengakui Negara Palestina menjadi langkah konkret yang dapat kita ambil saat ini,” tegas Retno. Ia juga menekankan pentingnya memberikan panggung yang setara bagi rakyat Palestina serta menekan Israel untuk menghentikan tindakan kekerasan. Sementara itu, bantuan kemanusiaan kepada Gaza harus tetap terjaga agar tidak terputus. Namun, di lapangan, kenyataan menunjukkan sebaliknya, sementara bantuan sangat dibutuhkan agar warga yang hak-haknya sering kali diabaikan dapat bertahan hidup. Philippe Lazzarini, Komisioner Jenderal UNRWA, mengungkapkan bahwa terjadi ancaman kelaparan di Gaza, yang disebabkan oleh blokade yang diberlakukan oleh Israel. Meningkatnya kebutuhan pangan terlihat pada bulan Agustus, di mana lebih dari 1 juta orang tidak memperoleh bantuan makanan, dan jumlah ini meloncat menjadi lebih dari 1,4 juta pada September. "Lebih dari 100.000 metrik ton pasokan makanan terjebak di luar Gaza akibat pembatasan akses dan ketidakamanan," jelas Lazzarini melalui cuitan di X. Menyikapi situasi ini, Retno menyerukan dua bentuk dukungan bagi UNRWA: dukungan politik yang memberikan sokongan moral, dan dukungan pendanaan untuk menjaga keberlangsungan operasional UNRWA. Indonesia telah meningkatkan kontribusinya kepada UNRWA pada tahun ini. Selain itu, masyarakat umum juga bergerak memberikan bantuan melalui lembaga zakat. Perbaikan struktural pun menjadi fokus. Indonesia mendorong reformasi di Dewan Keamanan, yang dinilai kurang efektif dalam menanggulangi penjajahan Palestina dan permasalahan global lainnya. Dengan berbagai upaya diplomatik yang dilakukan, pertanyaan besar tetap: sejauh mana Dewan Keamanan berperan dalam mencari solusi? "Bola ada di tangan Dewan Keamanan PBB, terutama bagi negara-negara pemegang hak veto, agar dapat mengeluarkan keputusan yang menghentikan kekejaman yang terjadi," ungkap Retno Marsudi. Sebagai contoh, pada April lalu, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya ketika Dewan Keamanan melakukan pemungutan suara terkait dengan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Penggunaan hak veto tersebut jelas menjadi penghalang dan membuat Palestina mundur dalam perjuangan menuju kemerdekaan. **Suara Palestina** Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyampaikan penyesalannya mengenai veto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika dalam tiga resolusi Dewan Keamanan yang mengusulkan gencatan senjata terhadap Israel. Ia menekankan bahwa, “Amerika ini memasok Israel dengan senjata mematikan yang telah membunuh ribuan anak-anak, perempuan, dan lansia yang tidak bersalah.” Sidang Umum PBB menjadi platform berharga bagi Palestina untuk memperjuangkan posisi dan aspirasi mereka. Dalam pidatonya pada sesi Debat Umum pada 26 September, Abbas menggarisbawahi perjuangan rakyat Palestina untuk mempertahankan tanah mereka dan menghentikan tindakan ilegal Israel yang berpotensi menjadi kejahatan perang. Abbas menyampaikan 12 poin yang menjadi visi Palestina dan permohonan kepada masyarakat internasional. Beberapa di antaranya adalah gencatan senjata permanen di Jalur Gaza, penghentian serangan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, akses bantuan kemanusiaan, serta penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza. Poin-poin ini juga mencakup perlindungan bagi UNRWA dan organisasi kemanusiaan, perlindungan internasional untuk masyarakat Palestina, serta dukungan bagi Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB. Abbas menegaskan pentingnya implementasi resolusi yang telah disepakati oleh *Majelis Umum* dan penyelenggaraan konferensi perdamaian internasional. **Jangan Jadi *New Normal*** Keselamatan dan perdamaian adalah kata kunci yang diharapkan tidak hanya menjadi pernyataan oleh Palestina, tetapi juga oleh Indonesia dan berbagai negara pendukung lainnya. Memulai langkah menuju perdamaian harus berarti menghentikan segala tindakan yang tantang berdampak pada genosida. Banyak delegasi dalam *Majelis Umum PBB* menekankan bahwa kekerasan yang terjadi dan pembunuhan massal di Gaza tidak boleh menjadi *new normal*. Meskipun tantangan di depan terlihat berat, harapan tetap ada bahwa konflik yang melanda Gaza dalam satu tahun terakhir seharusnya tidak terulang kembali di masa mendatang. Sayangnya, realita menunjukkan bahwa rakyat Palestina harus terus berjuang untuk bertahan hidup setiap harinya. Mengutip pernyataan Menlu Retno di hadapan Dewan Keamanan, penting untuk mulai mencari masa depan yang aman dan damai, dan itu harus dimulai sekarang bagi Bangsa Palestina. ANTARA