MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, yang dikenal sebagai Iqbal-Dinda, mengumbar janji untuk menyediakan dana hibah serta program-program besar senilai Rp300 hingga Rp500 juta. Rencana tersebut ditujukan untuk 1.140 desa dan kelurahan di wilayah tersebut, apabila mereka terpilih sebagai pemimpin daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Juru Bicara resmi untuk pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim, menjelaskan bahwa alokasi dana hibah tersebut merupakan bagian dari visi misi mereka yang berfokus pada sepuluh program unggulan, di mana salah satunya adalah menciptakan desa yang berdaya. Adhar Hakim menyatakan bahwa potensi anggaran untuk mendanai program tersebut dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Apakah dana tersebut dapat dianggarkan dari APBD? Jawabannya, tentu saja bisa," katanya, didampingi oleh Ketua Tim Iqbal-Dinda, Anis Mujahid Akbar, saat memberikan keterangan di Mataram. Saat ini, total kapasitas fiskal daerah NTB tercatat mencapai Rp6,1 triliun. Menurut Adhar, jumlah tersebut sangat memungkinkan untuk menyalurkan dana hibah sebesar Rp500 juta kepada setiap desa dan kelurahan, yang jika dihitung dengan jumlah total, mencapai Rp570 miliar. "Artinya, ini masih dalam kapasitas APBD kita," ujarnya. Namun, Adhar Hakim menegaskan bahwa keterlaksanaan dana hibah ini tidak akan sepenuhnya bergantung pada APBD. Pasangan Iqbal-Dinda berencana untuk menarik sumber dana tambahan dari pemerintah pusat, mengingat Iqbal merupakan kader Partai Gerindra. Posisi ini diyakini mampu mendukung keselarasan program dengan pemerintahan Prabowo-Gibran. "Sebagai kader Gerindra, Iqbal memiliki akses untuk menyamakan persepsi pembangunan dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, program hibah dan bantuan ini bukanlah hal yang sulit untuk diwujudkan jika Iqbal-Dinda terpilih," terang Adhar Hakim. Konteks hukum dan regulasi dari Kementerian Dalam Negeri juga dinilai memberi dukungan, karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang konsep dukungan semacam itu. "Kami akan menyusun desain desk kemantapan di tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Kami akan mencari alternatif pembiayaan yang tidak akan berbenturan dengan program Dana Desa atau Anggaran Dana Desa," kata Adhar. Meskipun demikian, mantan Ketua Ombudsman NTB selama dua periode tersebut mengisyaratkan bahwa pencairan alokasi dana hibah tidak akan dilakukan sekaligus dalam satu tahun, melainkan akan dilakukan secara bertahap. "Jadi, anggaran hibah ini akan disalurkan secara bertahap," pungkasnya. ANTARA