PADANG –
**Borneonews - Pesisir Selatan**, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yang terletak di Sumatera Barat, telah mengambil langkah signifikan dengan mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp700 juta untuk pengadaan bibit jagung. Dana ini khusus ditujukan bagi petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani pada tahun 2024. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Pesisir Selatan, Madrianto, menyampaikan bahwa keputusan ini diambil untuk menjangkau para petani yang memiliki keterbatasan dan tidak dapat mengakses bantuan karena mereka belum tergabung dalam suatu kelompok tani. Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Meskipun pemerintah daerah mendorong agar para petani tergabung dalam kelompok tani untuk memanfaatkan bantuan yang tersedia, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak petani yang memilih untuk tidak bergabung karena berbagai alasan. Oleh karena itu, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi mereka yang tidak terdaftar dalam struktur kelompok tani. Madrianto juga menyatakan bahwa sektor pertanian merupakan aspek vital dalam pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor ini terbukti menjadi kontributor terbesar terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya. Selain itu, sektor pertanian juga menyerap lebih dari 160 ribu jiwa dari total 250 ribu jiwa angkatan kerja yang ada di daerah tersebut, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki komitmen yang teguh terhadap sektor pertanian serta kesejahteraan rumah tangga para petani. Komitmen ini ditunjukkan melalui peningkatan produksi di sektor pertanian yang secara konsisten mengalami kemajuan. Upaya tersebut termasuk pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, menuju daerah sentra produksi pertanian, terutama untuk komoditas unggulan lokal. Dengan adanya peningkatan infrastruktur, diharapkan biaya yang dikeluarkan oleh para petani dapat berkurang. "Petani sekarang lebih efisien dalam hal biaya produksi, berkat pengurangan ongkos distribusi yang lebih terjangkau," ujarnya. Selama tiga tahun terakhir, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan pendapatan petani dengan memberikan nilai tambah melalui integrasi dengan industri, sehingga para petani bisa menikmati manfaat dari produksi mereka. Inisiatif ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, yang menempatkan sektor pertanian sebagai penggerak utama dalam upaya menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari upaya tersebut kini mulai tampak, seperti yang dikonfirmasi oleh meningkatnya PDRB pada sektor usaha primer dan industri pengolahan yang berbasis komoditas pertanian. "Berdasarkan data BPS, realisasi kita bahkan telah melampaui rata-rata target yang ditetapkan dalam RPJMD. Ke depan, pemerintah kabupaten akan tetap berkomitmen dalam pemberian nilai tambah," tutupnya. ANTARA