BANDUNG –
**Borneonews - Bandung**, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin, menyatakan bahwa deklarasi pemilu damai yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat merupakan suatu langkah strategis dalam upaya untuk mewujudkan pemilihan kepala daerah yang beretika. Bey menegaskan bahwa deklarasi damai sangat penting dalam menciptakan pemilu yang adil, jujur, damai, dan beretika. Ungkapnya, "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu atas inisiatif dalam menyelenggarakan deklarasi kampanye yang berintegritas." Pernyataan tersebut disampaikan di Gedung Sate, Bandung, pada hari Minggu ketika menghadiri acara Deklarasi Damai Pilkada 2024. Ketika ditanya mengenai penegasan Bawaslu Jabar tentang netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada 2024, Bey menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan kembali mengingatkan pentingnya netralitas ASN. Pihaknya berencana menjalankan kampanye untuk menegaskan prinsip tersebut pada pekan depan. "Semua kepala daerah harus secara tegas mengingatkan jajarannya agar ASN bersikap netral," ujarnya. Ia menambahkan bahwa prinsip integritas harus diinternalisasi, di mana perkataan yang disampaikan harus sejalan dengan tindakan dan pemikiran. "Jangan hanya memperlihatkan netralitas dalam ucapannya, tetapi tindakan dan pikiran juga harus menunjukkan hal yang sama,” tegasnya. Bey juga menyoroti tentang sanksi yang akan diberikan kepada ASN yang terbukti tidak netral. Ia menegaskan bahwa jika pelanggaran dilakukan berulang kali, sanksi yang dijatuhkan akan lebih tegas. "Apabila terjadi lagi, kami akan mengingatkan kembali dan sanksi tentu akan diperberat," ungkapnya. Bawaslu Jabar mengadakan acara deklarasi damai yang mengundang empat pasangan calon peserta Pilkada Jawa Barat 2024. Namun, hanya tiga dari delapan kontestan yang hadir. Acara tersebut mengambil tema "Kampanye Berintegritas Anti-*Money Politic*, Politisasi SARA, Informasi Hoaks dan Ujaran Kebencian" yang berlangsung di depan Kompleks Gedung Sate Bandung. Pasangan calon nomor urut 4, Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan, serta cawagub nomor urut 2, Ronal Surapradja, merupakan calon yang hadir. Ketua Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam, menyampaikan bahwa ketidakhadiran beberapa calon merupakan keputusan masing-masing individu. Pakar komunikasi politik, Lely Arrianie, menilai minimnya kehadiran peserta pilkada dalam acara ini disebabkan oleh kurangnya efektivitas komunikasi politik dari Bawaslu Jabar sebagai penyelenggara. Menurutnya, pilkada seharusnya adalah kontestasi politik yang direncanakan dengan baik, bukan terjadi secara tiba-tiba. "Kompetisi seperti ini seharusnya direncanakan secara matang, dan kesalahan ada pada penyelenggara yang seharusnya merancang perencanaan dan pengelolaan komunikasi politik dengan cermat," ungkap Lely. Ia menambahkan bahwa deklarasi damai ini seharusnya bisa menjadi momen penting dalam penyelenggaraan pemilu, menyimbolkan pentingnya mengedepankan kepentingan masyarakat di atas ambisi untuk menang dalam kontestasi. ANTARA