JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa keputusan mengenai pertemuan antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto adalah hak prerogatif Megawati selaku pemimpin partai. Ia menyatakan, "Keputusan strategis adalah kewenangan Ibu Ketua Umum." Hasto memastikan bahwa Megawati dan PDI Perjuangan memiliki niat baik untuk menjalin semangat persahabatan dengan tujuan membangun bangsa bersinergi dengan Prabowo. Ia mengungkapkan, "Kami ingin membangun semangat persahabatan demi kemajuan negara. Masalah pangan, deflasi, dan penurunan daya beli kelas menengah perlu menjadi perhatian dan harapan kami agar menjadi perhatian kabinet Pak Prabowo." Selanjutnya, Hasto mengemukakan bahwa pertemuan antara Megawati dan Prabowo merupakan langkah positif. Ia mengingatkan bahwa hubungan keduanya telah terjalin sejak lama. Megawati pernah berpasangan dengan Prabowo sebagai calon presiden pada pemilihan umum 2009. "Pertemuan itu adalah hal yang sangat baik. Tidak ada kendala di antara Bu Mega dan Pak Prabowo. Bahkan dalam kolaborasi di Pilpres 2009, terdapat kesamaan platform partai terkait isu pertanian, kedaulatan ekonomi, dan energi. Untuk kepentingan bangsa dan negara, semua pihak seharusnya bekerja sama," kata Hasto. Di sisi lain, Hasto menekankan pentingnya penyeimbang dalam berdemokrasi dan mengakui perlunya kritik bagi PDI Perjuangan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa PDI Perjuangan akan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Saat ditanyakan kapan pertemuan itu akan dilaksanakan, Hasto menyampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan komunikasi politik secara intensif. Ia menjelaskan, "Partai sedang melaksanakan langkah-langkah konsolidasi. Yang jelas, terdapat koneksitas psikologis dan historis antara kedua belah pihak." Terkait kemungkinan kerja sama lebih lanjut antara PDI Perjuangan dan pemerintah Prabowo, termasuk potensi penunjukan menteri dari PDI Perjuangan di kabinet mendatang, Hasto menggarisbawahi bahwa hal itu merupakan kewenangan presiden terpilih. Ia menambahkan, "Kami menghormati keputusan yang diambil, karena penunjukan menteri adalah prerogatif presiden. Dalam menghadapi tantangan yang ada, kami berharap terbentuk kabinet yang profesional, atau kabinet *zaken* yang mampu menyelesaikan tantangan di depan." Sebelumnya, Prabowo Subianto menyatakan harapan agar pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri bisa dilaksanakan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden yang terpilih pada 20 Oktober 2024. "Mudah-mudahan, sebelum pelantikan," ujar Prabowo saat menghadiri pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024–2029 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia juga menambahkan, "Insya-Allah, insya-Allah," berharap agar pertemuannya dengan Megawati terwujud. ANTARA