JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta,** Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa masyarakat akan mempertimbangkan aspek etika dan moral dalam memilih calon pemimpin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara yang akan berlangsung pada tahun 2024. Hasto menekankan bahwa warga Sumut tidak akan memilih calon yang meninggalkan partai yang sebelumnya telah membesarkan namanya. Ia percaya bahwa dalam dunia politik, nilai-nilai moral, etika, dan budi pekerti menjadi sangat penting. “Jika seseorang meninggalkan partai yang membesarkannya, bagaimana bisa diharapkan kepeduliannya terhadap rakyat kecil?” jelasnya. Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa PDI Perjuangan meyakini bahwa melalui tradisi diskusi yang kuat serta kecerdasan dan logika yang dimiliki oleh masyarakat Sumut, para pemilih akan mampu mengenali pemimpin yang serius berkomitmen untuk memajukan daerah mereka. Hasto juga menginformasikan bahwa DPP PDIP telah memberikan instruksi kepada seluruh anggota partai di seluruh Indonesia, terutama yang berasal dari Sumut, untuk aktif dalam memenangkan pasangan yang mereka usung dalam Pilkada mendatang. Selain itu, Hasto menyoroti pentingnya konsolidasi internal untuk mencegah kecurangan yang terstruktur, masif, dan sistematis (TSM) selama pelaksanaan Pilkada. Dalam hal ini, PDIP telah menugaskan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Yasonna H. Laoly, yang merupakan mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hasto mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga proses demokrasi dengan melaporkan setiap indikasi kecurangan yang dilakukan oleh aparatur negara atau sumber daya negara yang dikerahkan secara TSM. “Kebenaran dalam proses demokrasi sangat penting untuk masa depan Sumut dan Indonesia,” tegasnya. Dia juga menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi Pilkada Sumut. “Kami tidak boleh membiarkan kecurangan dalam bentuk apa pun. Dukungan dari media dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan,” pungkasnya. ANTARA