JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketiga calon gubernur yang bertarung pada Pilkada DKI Jakarta 2024 telah memberikan tanggapan terkait isu kesetaraan gender dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai kota global. Mereka mengusulkan berbagai inisiatif seperti pendirian sekolah bagi perempuan, peningkatan transparansi dalam peluang kerja, dan penyelenggaraan bursa kerja. Dalam debat pertama yang dilangsungkan di JI-Expo Kemayoran, Jakarta pada hari Minggu, masing-masing calon gubernur menyampaikan program kerja yang bertujuan mengatasi ketimpangan gender yang masih ada di masyarakat. Calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, menguraikan berbagai program yang akan dijalankan oleh pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO). Salah satu program unggulan adalah pendirian sekolah khusus untuk perempuan yang akan diselenggarakan di balai RT. Ridwan menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci dalam mengatasi ketimpangan gender. Ia menyatakan, "Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program sekolah perempuan buat emak-emak dan ibu-ibu, sekolahnya di balai RT, kurikulumnya soal ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, dan aspek lain terkait kehidupan sehari-hari." Kurikulum yang diusulkan mencakup pembelajaran mengenai ekonomi keluarga, keharmonisan rumah tangga, serta politik bagi perempuan. Selain itu, Ridwan juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan melalui program kredit tanpa bunga dan tanpa agunan, yang akan diberikan secara berkelompok dengan anggota maksimal lima orang. Sementara itu, calon gubernur nomor urut 2, Dharma Pongrekun, menggarisbawahi pentingnya adab dalam mencapai kesetaraan, termasuk gender. Menurutnya, tanpa adab, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan bisa bersifat adil. "Mari kita kembali menjaga adab supaya kita dapat bersikap adil sehingga kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak membuat rakyat merasa tidak adil," tegas Dharma. Ia juga menambahkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta perlu menyampaikan informasi terkait peluang kerja dengan transparansi, serta membagikannya berdasarkan persentase yang adil. Di sisi lain, calon gubernur nomor urut 3, Pramono Anung, berkomitmen untuk mengadakan *job fair* atau bursa kerja setiap tiga bulan di kantor kecamatan. "Tugas kantor kecamatan nanti menjadi balai latihan kerja, terutama bagi wanita," kata Pramono, menunjukkan perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan. Lebih lanjut, Pramono berencana menghilangkan syarat minimal pendidikan SLTA untuk posisi Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) bagi perempuan. Ia menekankan bahwa banyak perempuan yang tidak lulus SLTA, sehingga lebih relevan untuk mengharuskan mereka hanya memiliki kemampuan membaca dan menulis agar dapat mendaftar sebagai petugas PPSU. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat memperoleh penghasilan yang layak, setidaknya setara dengan Upah Minimum Regional (UMR). ANTARA