JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Calon Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk pemilihan mendatang, Pramono Anung, mengungkapkan komitmennya dalam meningkatkan sistem keamanan di wilayah Jakarta. Ia menyatakan, apabila terpilih dalam Pilkada 2024, pihaknya akan bertanggung jawab untuk mengganti kamera pengawas atau *CCTV* yang hilang atau mengalami kerusakan. Dalam keterangannya saat konferensi pers yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada pekan lalu, Pramono menekankan bahwa program ini merupakan salah satu inisiatif baru yang akan dilaksanakan. Ia berjanji bahwa kamera pengawas tersebut akan dibagikan ke setiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Jakarta. Pramono menjelaskan, meskipun rencana peletakan *CCTV* akan dilakukan di seluruh wilayah Jakarta, ada beberapa area yang menjadi fokus utama. Kawasan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, seperti Cakung, Tambora, Tamansari, dan Cideng, dikhawatirkan lebih rentan terhadap fenomena sosial negatif seperti perundungan, kekerasan, pencurian, dan penyalahgunaan narkoba. “Daerah-daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi jelas membutuhkan pengawasan yang lebih ketat melalui pemasangan *CCTV*,” tegas Pramono. Gagasan untuk menghantarkan *CCTV* ke tingkat RT dan RW berawal dari pengalamannya berinteraksi dengan masyarakat saat menjalani kampanye. Ia mencatat, banyak negara lain yang sudah mengimplementasikan sistem kamera pengawas di tingkat yang lebih kecil dalam masyarakat, dan hal ini akan menjadi cara efektif untuk melihat dinamika yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, hal tersebut seharusnya tidak sulit untuk dilakukan, mengingat banyak negara besar yang melakukannya. Jakarta, sebagai salah satu kota global, diharapkan bisa mengikuti langkah serupa untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warganya. Pramono juga meyakini bahwa pengawasan yang ketat di tingkat RT dan RW dapat mengurangi masalah penyalahgunaan narkoba dan membuka peluang untuk kegiatan yang lebih positif. Selain itu, ia berkomitmen untuk meningkatkan insentif bagi pengurus RT dan RW hingga dua kali lipat, serta menyederhanakan proses pelaporan pertanggungjawaban agar lebih efisien. ANTARA