JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketiga Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta telah sepakat untuk meningkatkan kemudahan dalam layanan pengaduan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, khususnya jika mereka terpilih dalam Pilkada DKI Jakarta yang akan diadakan pada tahun 2024. Pada acara debat perdana Pilkada yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Cawagub dengan nomor urut 1, Suswono, menyampaikan komitmennya untuk menyediakan jalur layanan pengaduan yang lebih sederhana bagi masyarakat. Ia mengusulkan ada saluran *hotline* langsung yang menghubungkan masyarakat dengan kantor gubernur. “Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, kami berupaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Jakarta. Layanan digital merupakan suatu keharusan yang akan kami terapkan, sehingga warga dapat dengan mudah mengajukan keluhan atau pengaduan,” ujar Suswono. Lebih lanjut, Suswono juga menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jakarta harus menunjukkan integritas dan komitmen dalam memberikan pelayanan yang transparan dan memadai. “Apabila semua ini dapat dilakukan dengan baik, maka kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan pemerintahan di Jakarta akan meningkat,” tambahnya. Di sisi lain, Cawagub nomor urut 2, Kun Wardana, mengajak masyarakat untuk aktif berpartisipasi serta mengawasi birokrasi yang ada. Ia dan Calon Gubernur Dharma Pongrekun berencana menyediakan layanan internet gratis untuk memfasilitasi partisipasi publik. Kun percaya bahwa dengan adanya akses internet gratis, masyarakat akan lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terhadap birokrasi. “Perkembangan teknologi yang serba digital harus dimanfaatkan oleh birokrasi demi kelancaran program kerja mereka,” jelas Kun. “Transparansi dan partisipasi publik dapat diwujudkan melalui penyediaan internet gratis kepada warga.” Selanjutnya, Cawagub nomor urut 3, Rano Karno, menyadari bahwa Jakarta tidak dapat menangani semua permasalahannya sendirian. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah untuk mengatasi berbagai isu yang ada, serta merespon pengaduan masyarakat. “Kolaborasi memang harus dijadikan jawaban untuk menghadapi tantangan dalam pelayanan publik,” tegas Rano, yang akrab disapa Bang Doel. Rano juga menyampaikan bahwa ia memiliki pengalaman 10 tahun dalam birokrasi, yang dimulai dari Kabupaten Tangerang hingga menjabat sebagai Gubernur Banten. Rano menambahkan bahwa banyak masalah Jakarta, termasuk isu polusi, perlu diselesaikan dengan dukungan dari daerah-daerah sekitarnya. Hal ini mendorong lahirnya konsep Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). “Jabodetabek sebagai kawasan aglomerasi harus dikembangkan, karena Jakarta tidak dapat menyelesaikan masalah seperti banjir, kemacetan, dan polusi sendirian,” pungkasnya. ANTARA