MATARAM –
**Borneonews - Mataram**, Janji yang diajukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri, mengenai alokasi dana untuk desa dengan kisaran antara Rp300 juta hingga Rp500 juta, dinilai tidak realistis. Pendekatan yang mereka gunakan dalam visi dan misi program unggulan mereka menimbulkan kritik dari beberapa pihak, termasuk Ketua Partai Ummat NTB, Yuliadin. Yuliadin berpendapat bahwa program tersebut tergolong *coaching* yang tidak mendidik dan tidak mempertimbangkan kondisi fiskal daerah saat ini. Dia menekankan pentingnya mempertimbangkan prioritas program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah. Menurutnya, terdapat risiko bahwa inisiatif tersebut dapat mengakibatkan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang pada saat ini masih dalam keadaan tidak stabil. Sebagai mantan Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Yuliadin menanggapi fenomena di mana desa atau kelurahan menjadi jangkauan politik yang semakin strategis di era pemilihan kepala daerah secara langsung. Dia mengingatkan agar setiap pasangan calon memperhatikan konteks tersebut dalam menyusun visi, misi, serta program mereka. Di sisi lain, Juru Bicara Pasangan Iqbal-Dinda, Adhar Hakim, menanggapi kritik tersebut dengan menyebutkan bahwa dana hibah yang direncanakan untuk desa atau kelurahan adalah bagian dari program unggulan yang disebut 'desa berdaya'. Ia menegaskan bahwa anggaran untuk program tersebut dapat diakomodasi dalam APBD. Sementara itu, Adhar Hakim merujuk pada potensi fiskal daerah yang mencapai Rp6,1 triliun, dan berusaha untuk menjelaskan bahwa proposal dana hibah tersebut dapat direalisasikan. Ia menghitung, apabila dana Rp500 juta diterapkan di 1.140 desa/kelurahan, maka total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp570 miliar, yang dinilainya masih dalam kapasitas APBD daerah. Lebih lanjut, Adhar Hakim menjelaskan bahwa pasangan Iqbal-Dinda tidak hanya bergantung pada APBD saja. Mereka berencana untuk menarik dana-dana tambahan dari pemerintah pusat, karena Iqbal merupakan kader partai Gerindra yang dianggap memiliki hubungan baik dengan pemerintahan pusat. Hal ini dipandang akan mempermudah upaya mereka dalam merealisasikan program hibah tersebut apabila terpilih. Dalam hal regulasi, Adhar Hakim meyakini bahwa Departemen Dalam Negeri memberikan ruang bagi daerah untuk mengembangkan konsep seperti itu. Mereka berkomitmen untuk menjalin kesepahaman dengan pemerintah dalam hal pembiayaan sehingga program yang mereka tawarkan tidak akan tumpang tindih dengan program yang sudah ada seperti Dana Desa atau Anggaran Dana Desa (ADD). Adhar Hakim juga menegaskan bahwa alokasi dana hibah tidak akan disalurkan secara sekaligus, melainkan bertahap. Strategi ini dirasa perlu untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari program-program yang dicanangkan. ANTARA