SURABAYA –
**Borneonews - Bondowoso**, Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengelolaan keamanan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak dapat diragukan. TNI telah menunjukkan kemampuannya yang mengesankan, baik melalui keahlian prajurit yang diakui di berbagai negara serta kelengkapan alat utama sistem senjata (*alutsista*) yang semakin modern. Tanggung jawab TNI tidak hanya terbatas pada pertahanan dari serangan asing. Selain itu, ada tanggung jawab lain yang melekat pada tentara, seperti operasi militer selain perang (*OMSP*). Tugas menjaga kedaulatan dan keamanan negara menjadi prioritasi bagi TNI, terutama saat menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran proses demokrasi di tanah air. Di banyak daerah yang rawan, TNI telah ambil bagian dalam memastikan suksesnya pelaksanaan Pilkada. Misalnya, mereka bertanggung jawab atas pengantaran surat suara melalui jalur yang dianggap berbahaya, termasuk melintasi sungai besar atau wilayah yang dikenal rawan kejahatan. Hal ini menunjukkan dedikasi TNI dalam menyukseskan pesta demokrasi demi kemandirian negara. Dalam konteks Pilkada serentak yang akan berlangsung pada 27 November 2024, yang meliputi 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi, TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Meskipun personel kepolisian berada di garda terdepan, situasi keamanan yang tidak stabil di suatu daerah dapat menyebar dan mengancam kedaulatan negara secara keseluruhan. Kehadiran TNI sangat diperlukan guna memastikan pilkada berlangsung dalam suasana aman dan damai. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 TNI, prajurit TNI diharapkan untuk menjaga netralitas mereka selama Pilkada. Netralitas adalah prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh semua anggota TNI agar dapat membantu menciptakan suasana damai dan tenang di kalangan masyarakat. Dengan berpegang pada netralitas, prajurit TNI diharapkan mampu mendeteksi potensi ancaman yang mengganggu keamanan. Pengawasan dan analisis situasi dari TNI akan berlangsung hingga ke tingkat masyarakat yang paling dasar, seperti desa dan rukun tetangga (RT) serta rukun warga (RW). Memasuki fase kampanye Pilkada, sinergi antara TNI, Polri, dan masyarakat menjadi krusial. Semua pihak harus bekerja sama untuk menjaga keamanan di setiap sudut wilayah agar terhindar dari potensi gangguan, baik dari masyarakat pemilih maupun dari para calon pemimpin daerah dan pendukungnya. Tulisan ini bukan untuk mengajarkan kepada prajurit TNI tentang bagaimana mendeteksi ancaman, tetapi lebih kepada memberikan pengingat bahwa kewaspadaan dan antisipasi adalah kunci menjaga keamanan dan ketertiban. Berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama adalah strategi yang dikenali oleh prajurit TNI untuk mengumpulkan informasi tentang potensi ancaman di wilayah tertentu. Pilkada seringkali dianggap sebagai ajang pemerebutan kekuasaan yang melibatkan harga diri para calon dan pendukungnya. Dalam konteks ini, potensi pelanggaran hukum untuk mencapai kemenangan semakin meningkat. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus bersikap waspada agar pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung sebagai pesta demokrasi yang penuh kebahagiaan. Praktik praktik yang tidak etis dalam mengejar kemenangan dalam Pilkada dapat menjadi ancaman serius bagi kedaulatan negara dan mendorong terjadinya konflik antarkelompok di masyarakat. Jika semua stakeholder dapat bersatu padu dalam menjaga keamanan, potensi kekacauan dapat diminimalisir. Dalam mengantisipasi gejolak yang muncul dari semangat masyarakat untuk memenangkan calon yang didukung, TNI tidak perlu menggunakan kekuatan bersenjata. Justru, pendekatan yang menekankan pada sikap rendah hati dan merangkul masyarakat akan jauh lebih efektif. Istilah dalam budaya Jawa, *ngeluruk tanpo bolo* atau menyerang tanpa pasukan, bisa dipahami dalam konteks ini sebagai pendekatan memikat hati warga. Kemenangan yang diharapkan TNI dalam menjaga keamanan selama Pilkada adalah kemenangan yang diraih bersama seluruh elemen bangsa. Oleh karena itu, siapa pun yang terpilih sebagai pemenang dalam Pilkada, kita harus siap mendukung mereka agar dapat menjalankan tugas kepemimpinan dengan baik dalam periode lima tahun ke depan. Setelah pelaksanaan Pilkada, semua elemen masyarakat diharapkan kembali ke kegiatan sehari-hari guna memenuhi tanggung jawab masing-masing. Bagi petani, saatnya kembali ke sawah, aparatur negara melanjutkan tugas pemerintahan, dan pelajar kembali fokus pada pendidikan. Masyarakat yang memiliki perbedaan dukungan harus tetap menghargai tali persaudaraan dan jiran tetangga. Setelah pilkada, prajurit TNI dan Polri juga akan kembali ke markas masing-masing untuk terus melaksanakan tugas berikutnya. Keberhasilan TNI dalam menjaga keamanan dan mengajak masyarakat bersama-sama menjaga ketertiban, merupakan bagian dari bentuk kepedulian yang tidak perlu menggunakan senjata. Kehadiran TNI dalam misi-misi internasional melalui Kontingen Garuda (Konga) juga telah meninggalkan jejak yang sangat positif di luar negeri. Dalam misi tersebut, prajurit TNI mampu menjalin hubungan yang kuat dengan masyarakat setempat, menghasilkan kenangan mendalam yang tak terlupakan. Dengan semangat yang sama, di tanah air, TNI diharapkan dapat lebih mudah menjalankan peran dalam menjaga kestabilan keamanan. Selamat bertugas kepada prajurit TNI dan Polri dalam memastikan jalannya Pilkada yang aman dan damai. ANTARA