MATARAM –
**Borneonews - Lombok Tengah**, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang terletak di Nusa Tenggara Barat, kini sedang memfokuskan perhatian pada penjadwalan pola tanam untuk musim pertanian 2024-2025. Langkah ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian di daerah tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lombok Tengah, Lalu Rahadian, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah dinas terkait untuk menyusun jadwal pola tanam di Lombok Tengah. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk kesepakatan mengenai jenis tanaman yang bisa ditanam pada musim tanam yang akan datang. Dalam perencanaan pola tanam yang telah disepakati, jenis tanaman padi akan ditanam di dua musim tanam, sementara pada musim tanam ketiga, tidak akan ada penanaman padi. Lalu Rahadian menambahkan bahwa musim tanam ketiga sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk penanaman padi karena pertimbangan ketersediaan air irigasi. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam penyusunan jadwal ini, mereka melibatkan komisi irigasi yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan perkumpulan petani pemakai air (P3A). Diskusi dalam pertemuan ini membahas luas lahan yang diizinkan untuk ditanami padi, palawija, dan tanaman lainnya dalam setiap musim tanam yang ditetapkan. Kendati saat ini situasi air di sistem irigasi mengalami penurunan akibat musim kemarau, Rahadian menyebutkan bahwa hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi pola tanam yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ia yakin, jika para petani mengikuti pedoman yang ada, ketersediaan air irigasi tidak akan terancam meskipun musim kemarau sedang berlangsung. Berbagai pihak, tambahnya, telah melakukan pengukuran terkait ketersediaan air yang ada serta wilayah yang diperkenankan untuk ditanami padi. Rahadian menekankan bahwa jika pola tanam tersebut ditaati, maka ketersediaan air irigasi akan tetap terjaga. Sebaliknya, saat ini banyak pelanggaran terhadap pola tanam yang telah ditetapkan, sehingga menyebabkan ketidakamanan dalam pasokan air irigasi. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyarankan agar pada musim tanam ketiga, beberapa daerah tetap diperkenankan untuk menanam padi. Namun, ia merasa pemerintah pusat kurang mempertimbangkan kondisi ketersediaan air saat mengeluarkan kebijakan tersebut. "Jika pasokan air kurang, tidak mungkin kita memaksakan untuk tetap menanam," tambahnya. ANTARA