JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) baru saja meluncurkan laporan kependudukan untuk tahun 2024. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi demografis masyarakat, dari tingkat nasional hingga provinsi, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Pelaksana Tugas Kepala BKKBN, Sundoyo, menyampaikan bahwa laporan ini memberikan landasan yang kuat untuk perumusan kebijakan dan program kependudukan yang bersifat terarah dan berbasis pada bukti data. Ia menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil harus bersandar pada data yang jelas dan terukur, tidak boleh hanya mengandalkan asumsi semata. Sundoyo menjelaskan bahwa penyusunan laporan kependudukan ini dipicu oleh berbagai tantangan yang masih dihadapi Indonesia, terutama berkaitan dengan ketimpangan distribusi penduduk, urbanisasi yang terus meningkat, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, terdapat kesenjangan kependudukan yang terjadi antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur yang perlu menjadi perhatian. Laporan tersebut terdiri dari lima pilar utama yang meliputi kuantitas penduduk, kualitas demografis, pembangunan keluarga, mobilitas, serta administrasi kependudukan. Tahun 2024 dinilai sebagai tahun yang sangat krusial bagi Indonesia, karena dinamika kependudukan yang terjadi berpotensi besar memengaruhi pembangunan nasional ke depannya. Sundoyo menekankan adanya tiga tren penting yang perlu mendapatkan perhatian komprehensif. Pertama, periode 2025 hingga 2035 diprediksi sebagai fase *bonus demografi*, di mana proporsi jumlah penduduk usia produktif akan lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif. Dengan kondisi ini, sangat penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan, serta akses terhadap lapangan kerja bagi angkatan kerja. Kedua, laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sekitar 60 persen penduduk Indonesia diperkirakan tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini akan menimbulkan tantangan tersendiri antara penduduk yang tinggal di desa dan kota, sehingga perencanaan kota yang baik menjadi sangat diperlukan untuk menjaga kualitas hidup penduduk perkotaan. Tren ketiga yang diidentifikasi adalah peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia), yang merupakan tantangan signifikan bagi negara. Hal ini mengharuskan adanya perubahan dalam kebijakan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, serta penyediaan dukungan yang lebih komprehensif bagi para lansia. Sundoyo menegaskan pentingnya memastikan bahwa para lansia mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kesehatan. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan tantangan-tantangan ini dapat diatasi dan mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh Indonesia. ANTARA