JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Herwyn JH Malonda, mengungkapkan harapannya agar buku saku yang ditujukan bagi pengawas tempat pemungutan suara (*PTPS*) dapat berfungsi sebagai panduan yang efektif. Buku saku ini diharapkan mampu membantu jajaran pengawas pemilihan di daerah dalam mengambil tindakan yang cepat dan tepat terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Herwyn menyatakan, "Semoga buku saku yang akan kita distribusikan bisa membantu para pengawas dalam merespons situasi dengan cepat dan tepat, terutama menjelang masa tenang, saat pemungutan suara, hingga proses penghitungan suara." Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah konferensi di Jakarta. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa buku saku ini dirancang untuk menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pengawas pemilu di lapangan. Buku ini terutama akan sangat membantu ketika mereka harus memberikan jawaban atas pertanyaan yang mungkin muncul dari berbagai pihak, seperti lembaga lainnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (*PPK*), dan Panitia Pemungutan Suara (*PPS*), termasuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (*KPPS*) serta saksi dari peserta pemilihan. Herwyn yang juga menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua dan Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu RI, memberikan pesan penting agar dalam proses penyusunan buku saku, perlu dilakukan koordinasi dengan Biro Pengawasan dan Biro Penanganan Pelanggaran. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk memastikan bahwa konten buku saku tetap sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bawaslu. "Saya minta agar dalam penyusunan Buku Saku Pengawasan Ad Hoc, khususnya untuk Pengawas TPS, dapat berkoordinasi dengan biro yang bertugas dalam fasilitasi pengawasan dan penanganan pelanggaran supaya kontennya tidak menyimpang dari kebijakan yang sudah ada," tutup Herwyn. Rapat yang berlangsung ini dihadiri oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat dari Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam penyusunan Buku Saku Pengawas Pemilihan Ad Hoc. Rencananya, draf buku saku untuk Pengawas TPS akan difinalisasi bersama pimpinan Bawaslu Provinsi dari seluruh Indonesia di Papua Barat Daya pada hari Minggu, 6 Oktober 2024. ANTARA