JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional di Kemenko Perekonomian, Edi Prio Pambudi, yang memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-44 dan ke-45 ASEAN, mengungkapkan harapannya agar ASEAN dapat lebih responsif terhadap isu kesenjangan pembangunan yang terjadi di kawasan. KTT ini berlangsung dari 6 hingga 11 Oktober 2024 di Vientiane, Laos. Dalam pernyataannya, Edi menekankan adanya banyak inisiatif yang telah disiapkan untuk agenda keberlanjutan. Namun, yang tidak kalah penting adalah perlunya penyusunan rencana aksi yang strategis untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif tersebut dengan efektif. Isu-isu ekonomi yang menjadi fokus dalam KTT ini mencakup lanskap ekonomi regional, capaian prioritas ekonomi di kawasan ASEAN, serta pengimplementasian Cetak Biru ASEAN 2025. Selain itu, pertemuan ini juga membahas isu keberlanjutan, transformasi digital, penyusunan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) untuk periode 2026-2030, kemajuan keanggotaan Timor Leste, serta beberapa dokumen yang akan disepakati di tingkat Menteri dan Kepala Negara. Edi juga memberikan selamat kepada Laos atas perannya sebagai Ketua ASEAN untuk tahun 2024. Ia mencatat bahwa meskipun ada banyak capaian positif, terdapat sejumlah inisiatif yang perlu menjadi perhatian, termasuk penguatan infrastruktur pariwisata, serta penekanan pada isu-isu geopolitik dan geoekonomi. Selain itu, pengidentifikasian potensi kerja sama dengan mitra ASEAN seperti Gulf Cooperation Council (GCC) juga dinilai penting. Laos, selaku Ketua ASEAN di tahun 2024, mengusung tema "Enhancing Connectivity and Resilience". Tema ini menunjukkan komitmen Laos untuk mempromosikan konektivitas infrastruktur, mengurangi kesenjangan pembangunan, mendorong integrasi ekonomi, meningkatkan hubungan antar masyarakat, serta memperkuat hubungan ASEAN dengan mitra eksternal. Untuk mendukung tujuan tersebut, Laos memfokuskan prioritas ekonomi pada tiga strategi utama, yakni integrasi dan konektivitas, inklusivitas, serta keberlanjutan. Saat ini, ASEAN telah mengembangkan beberapa inisiatif terkait dengan isu keberlanjutan, seperti netralitas karbon, ekonomi biru, serta ekonomi sirkular. Dalam pertemuan ini, para pejabat senior juga membahas sejumlah dokumen yang perlu diadopsi, disahkan, atau dicatat oleh Dewan MEA. Dokumen-dokumen yang dibahas terdiri dari empat dokumen untuk diadopsi, lima dokumen yang memerlukan pengesahan, dan enam dokumen untuk dinotasi oleh Dewan MEA. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan menjadi landasan bagi kerangka kerja sama kawasan dalam bidang ekonomi, termasuk aspek ekonomi inklusif, pertanian berkelanjutan, ekoturisme, hingga penerapan teknologi kecerdasan buatan. ANTARA