JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkapkan kesiapan mereka terhadap rencana pembentukan Kementerian Kependudukan dalam era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan ini disampaikan oleh Deputi Bidang Kependudukan BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, saat ditemui di kantor BKKBN. Menurutnya, jika Kementerian Kependudukan terbentuk, BKKBN bersama para deputinya sudah memiliki desain serta strategi yang jelas. Ia menekankan pentingnya data dalam merumuskan program yang relevan. "Tanpa data, kami tidak mengetahui program apa yang perlu dibuat," ungkapnya. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa fokus utama pembentukan kementerian ini haruslah pada kependudukan dan pembangunan keluarga, berdasarkan informasi yang telah terhimpun. Termasuk di dalamnya adalah laporan mengenai kondisi kependudukan dari tingkat nasional hingga provinsi, serta pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun oleh BKKBN, melalui proses verifikasi dan validasi demi memastikan keakuratan data. "Dapat dipastikan bahwa kependudukan akan menjadi payung utama, mengingat sifat isu ini yang bersifat multisektoral. Meskipun BKKBN secara spesifik berkonsentrasi pada pembangunan keluarga dan program keluarga berencana, fokus pada kependudukan tetap harus ditegaskan," jelasnya. Boni juga menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan di bidang kependudukan. Hal ini mencakup perlunya menjaga keseimbangan jumlah penduduk dengan angka kelahiran total yang ideal, tidak lebih dari 2,1 per wanita. Saat ini, angka Total Fertility Rate (TFR) Indonesia berada di angka 2,18. Ia juga menyoroti tantangan lain seperti unmet need untuk kontrasepsi dan prevalensi stunting di Indonesia. "Pengembangan sumber daya manusia Indonesia sangat tergantung pada kemajuan dalam pembangunan keluarga. Ini menjadi salah satu pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan, terutama terkait angka kematian ibu dan bayi. Meskipun telah menunjukkan penurunan, ini tetap menjadi fokus kami dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan," pungkasnya. Terkait dengan isu stunting, Boni menyebutkan target dari Presiden Jokowi yang menetapkan angka stunting harus mencapai 14 persen pada tahun 2024. Namun, berdasarkan survei kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka stunting masih berada di angka 21,5 persen. BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta kementerian dan lembaga lainnya, secara aktif melakukan intervensi. "Kemarin, yang kami ambil adalah data sampel. Dengan implementasi intervensi serentak yang diadakan, terdapat penurunan sebenarnya di bawah angka 21,5 persen. Namun, kami masih menunggu hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) yang sedang berlangsung, yang mungkin akan diumumkan pada bulan November atau Desember," tutupnya. ANTARA