JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, tingkat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia telah mencapai 62,5 persen dari total 222 indikator SDGs yang dinyatakan *on track*. Tingkat pencapaian ini menunjukkan prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pencapaian global, yang hanya berada di angka 17 persen untuk indikator-indikator SDGs yang juga *on track*. Jika tidak ada langkah-langkah transformasi yang signifikan untuk mempercepat pencapaian target-target tersebut, diperkirakan bahwa semua target SDGs akan tercapai dalam waktu sekitar 32 tahun ke depan. Dalam penyampaiannya pada *SDGs Annual Conference* (SAC) 2024 yang diadakan di Fairmont Hotel, Jakarta, Suharso menegaskan, “Kita empat kali lebih baik dibanding rata-rata global.” Meski demikian, perlu diperhatikan secara serius 29,5 persen indikator yang berada dalam kondisi *off track*, mengingat stagnasi atau bahkan penurunan yang terjadi. Sejak tahun 2017, Indonesia secara aktif melaporkan capaian SDGs kepada masyarakat internasional melalui *Voluntary National Review*. Saat ini, dorongan untuk pelaporan implementasi SDGs juga dilakukan di berbagai kota dan provinsi dengan memanfaatkan *Voluntary Local Review*. Melihat berbagai praktik baik yang telah diterapkan dalam implementasi SDGs di Indonesia, banyak negara lain mulai menjadikannya sebagai acuan. Hingga saat ini, terdapat 32 dari 38 provinsi yang telah merumuskan rencana aksi daerah terkait SDGs. Selain itu, ada 54 *SDGs Center* di berbagai perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat kajian dan inovasi dalam pengembangan pembangunan berkelanjutan. Tak hanya itu, sudah ada 154 perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan. Dalam upaya mendokumentasikan praktik terbaik dari berbagai pihak, sebuah *dashboard repository* telah dikembangkan sebagai platform informasi dan pembelajaran. Juga tersedia E-Monev (Monitoring dan Evaluasi) untuk membantu memantau serta menilai capaian SDGs melalui *dashboard* SDGs nasional yang dapat diakses oleh semua pihak. Beberapa contoh inisiatif yang telah berhasil antara lain adalah program sekolah peternak rakyat yang diinisiasi oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), yang memberdayakan peternak di desa melalui penerapan ekonomi sirkular guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, Aruna Indonesia, sebuah *integrated fisheries commerce startup*, telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para nelayan kecil melalui penciptaan pasar yang adil dan transparan serta pendidikan untuk praktik perikanan berkelanjutan. Tidak kalah penting, terdapat Nara Kreatif yang mengembangkan wirausaha sosial dengan mendirikan sekolah kesetaraan. Program ini bertujuan mengatasi masalah angka putus sekolah melalui kegiatan pengelolaan lingkungan, dan telah menjangkau masyarakat yang rentan agar memperoleh ijazah setara yang membuka peluang kerja yang lebih baik. Dalam acara tersebut, Suharso juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas tenaga kerja sebagai kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Saat ini, faktor produktivitas Indonesia tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. “Dengan pendidikan berkualitas yang mampu mengantisipasi perubahan keterampilan hingga 44 persen, kami optimis dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja,” ujarnya. Selanjutnya, potensi *green jobs* juga sangat menjanjikan, dengan target mencapai 15,3 juta pekerja di sektor hijau pada tahun 2045. Sektor ini diharapkan terus berkembang seiring dengan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 31,89 persen sesuai dengan *enhanced nationally determined contribution*. Di masa depan, peran generasi muda dalam pengembangan pendidikan dan keterampilan kerja diprediksi akan menjadi katalis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan, selain inovasi dan digitalisasi yang berkelanjutan. Suharso menekankan keyakinannya bahwa kebijakan transformasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor dalam pelokalan SDGs, akan menciptakan keadilan dan pemerataan ekonomi di berbagai daerah. ANTARA