JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Seorang pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengemukakan bahwa pembentukan batalyon infanteri penyangga daerah rawan (PDR) merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan keamanan serta mendukung kemandirian ekonomi di daerah-daerah yang tengah mengalami konflik. Fahmi menjelaskan bahwa dari perspektif strategi militer, keberadaan yonif PDR mencerminkan pendekatan *hybrid* yang secara efektif menggabungkan dua aspek penting, yaitu pembangunan infrastruktur dan penegakan keamanan. Ini adalah langkah positif yang diharapkan dapat memperkuat situasi keamanan di wilayah tersebut. Lebih lanjut, Fahmi menegaskan bahwa upaya TNI dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian, khususnya dalam bidang pertanian, dapat berkontribusi terhadap stabilitas keamanan di daerah-daerah yang rawan. Dengan kemajuan sektor ekonomi, TNI diharapkan dapat membangun rasa kepercayaan di kalangan masyarakat. Hal ini diyakini dapat menurunkan intensitas konflik secara bertahap. “Pendekatan ini dapat dianggap sebagai *soft approach*, yang berfokus pada terjalinnya hubungan positif dengan komunitas lokal,” ujar Fahmi. Namun, dia juga mengingatkan bahwa TNI perlu tetap menjaga kesiapan kekuatan militer untuk menghadapi potensi konflik yang mungkin terjadi, terutama jika kondisi keamanan semakin memburuk. Fahmi berharap dalam pelaksanaannya, TNI tidak akan terlalu sering menggunakan kekuatan militer secara langsung dalam menangani konflik. Penggunaan pendekatan kekuatan yang berlebihan dapat menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap TNI, sehingga menimbulkan perasaan tidak aman di kalangan warga. "Dalam situasi di mana keberadaan militer sangat terlihat, masyarakat kadang merasakan tekanan dan keberatan, yang bisa berujung pada perasaan terasing. Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan utama yaitu menjalin kemitraan dalam pembangunan,” tambahnya. Pada Rabu, 2 Oktober 2024, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meresmikan lima batalyon infanteri penyangga daerah rawan. Dari lima batalyon tersebut, dua diantaranya berlokasi di Provinsi Papua, dua di Papua Selatan, dan satu di Papua Barat Daya. Rincian dari lima batalyon tersebut mencakup Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentswuri yang bermarkas di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua; Yonif 802/Wimane Mambe Jaya yang bermarkas di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Selanjutnya, Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha berkedudukan di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan; Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha yang bertempat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan; dan terakhir, Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap yang berada di Sorong, Papua Barat Daya. Setiap batalyon ini terdiri dari sebanyak 691 prajurit. Panglima TNI menekankan bahwa setiap batalyon memiliki tugas spesifik, salah satunya adalah mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Oleh karena itu, para prajurit tersebut akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian serta masyarakat lokal untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya adalah padi. “Batalyon-batalyon ini berada di bawah komando daerah militer (Kodam), yaitu Kodam XVIII/Kasuari dan Kodam XVII/Cenderawasih. Tiap batalyon diharapkan memiliki spesifikasi untuk peran konstruksi dan produksi pertanian. Kami akan menjalankan program pertanian di wilayah Papua dan batalyon-batalyon ini akan mendukung program tersebut,” ujar Panglima TNI. ANTARA