JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengingatkan bahwa komposisi sampah plastik di Indonesia berpotensi meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan yang lebih efektif dan sinergi dari berbagai pihak, termasuk para produsen. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) KLHK, Rosa Vivien Ratnawati, menyatakan bahwa jika penanganan sampah hanya dilakukan dengan cara konvensional, yaitu mengumpulkan dan membuang tanpa adanya upaya pengurangan dan pemilahan, maka jumlah sampah plastik akan meningkat signifikan. Diperkirakan, komposisi sampah plastik yang saat ini mencapai 19,21 persen pada tahun 2023 dapat melonjak menjadi 38,42 persen pada tahun 2050. Parahnya, bahan baku untuk daur ulang masih banyak yang harus diimpor dari negara lain. Vivien merujuk pada target penanganan sampah yang telah ditetapkan, yaitu pengurangan sebanyak 30 persen dan pengelolaan sampah sebanyak 70 persen hingga tahun 2025. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), total timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 38,2 juta ton, dengan 38,21 persen di antaranya tidak terkelola dengan baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, Vivien mendorong kolaborasi yang kuat antara semua pemangku kepentingan. Sinergi ini harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang relevan. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan, seperti yang tertuang dalam slogan "sampahku adalah tanggung jawabku." Ia juga meminta bantuan dari para produsen untuk mengurangi dan menarik kembali sampah, serta merancang ulang kemasan produk mereka. Salah satu langkah yang diusulkan adalah melalui *Extended Producer Responsibility* (EPR), atau tanggung jawab produsen yang diperluas, yang diatur dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Vivien menekankan pentingnya produsen dalam sektor manufaktur, jasa makanan dan minuman, serta ritel untuk segera menyusun peta jalan dalam rangka mengurangi timbulan sampah plastik sekali pakai. Data KLHK hingga Agustus 2024 menunjukkan, dari 556 produsen yang mendapatkan bimbingan teknis, sebanyak 95 di antaranya sudah memiliki akun untuk menyusun peta jalan pengurangan sampah. Dari jumlah tersebut, 52 produsen telah mengirimkan dokumen peta jalan mereka, meskipun belum mendapat persetujuan, sementara 21 produsen lainnya telah mendapatkan persetujuan dan siap untuk melaksanakan rencana tersebut. Sebanyak 20 produsen juga telah berhasil mengimplementasikan peta jalan pengurangan sampah, yang pada tahun 2023 mampu mengurangi sekitar 127 ribu ton dari total timbulan sampah. Upaya ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengelolaan sampah dan tanggung jawab produsen di Indonesia. ANTARA