JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Presiden Joko Widodo telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk membangun Indonesia secara adil dan merata. Sejak awal masa pemerintahannya, ia memprioritaskan pengembangan wilayah pinggiran, desa, dan pulau terdepan, serta daerah perbatasan. Pendekatan yang dikenal dengan istilah *Indonesia-sentris* ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua masyarakat, termasuk yang tinggal di pelosok negeri, dapat menikmati hasil dari pembangunan yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden Jokowi bergerak cepat dalam membangun infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia. Hingga memasuki periode kedua pemerintahannya, secara signifikan telah dibangun ribuan kilometer jalan tol, jalan nasional, serta berbagai proyek infrastruktur lainnya, termasuk puluhan bendungan dan pelabuhan. Selain itu, ratusan ribu hektare jaringan irigasi dan menara telekomunikasi juga telah dikerjakan, termasuk mega proyek pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Infrastruktur menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan adanya konektivitas transportasi yang baik, baik di darat, laut, maupun udara, pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan lebih merata. Konektivitas ini juga penting untuk memenuhi kebutuhan logistik di berbagai wilayah Indonesia, yang dapat mengurangi kesenjangan harga di setiap daerah. Meningkatnya perdagangan dan layanan akan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Pembangunan konektivitas transportasi juga diharapkan dapat memudahkan akses ke berbagai daerah di Indonesia, sehingga melahirkan potensi pariwisata yang dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi setiap wilayah. Dalam dua periode kepemimpinannya, Jokowi telah berhasil membangun jalan nasional sepanjang 5.999 km. Ini merupakan upaya untuk meningkatkan keterhubungan antarwilayah, mengurangi isolasi kawasan, dan mendukung sistem logistik nasional. Untuk pengembangan jalan tol, antara tahun 2015 hingga 2024, telah dibangun sepanjang 2.432 km yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Dengan demikian, total panjang jalan tol yang beroperasi pada 2024 mencapai 3.212 km. Selain itu, proyek pembangunan jalan layang dan terowongan (*flyover/underpass*) juga telah dilaksanakan, mempromosikan keselamatan dan mengurangi kemacetan, dengan total panjang mencapai 27.673 meter. Di samping fokus pada infrastruktur konektivitas, Jokowi juga bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak atas air bersih. Melalui program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pada periode 2015 hingga 2024, pemerintah berhasil meningkatkan suplai air bersih sebesar 36.380 liter per detik. Akses terhadap air minum yang layak juga meningkat hingga mencapai 93 persen pada tahun 2024. Pembangunan permukiman yang layak juga menjadi salah satu perhatian utama. Selama dua periode jabatan, Jokowi telah mengelola kawasan permukiman seluas 94.321 hektare melalui program penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan pariwisata strategis. Program sejuta rumah (PSR) juga sukses menghadirkan lebih dari 10 juta unit rumah, termasuk rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya. Selain itu, pemerintah juga aktif merenovasi sarana dan prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar. Semua ini merupakan bagian dari 5.939 unit proyek yang mencakup berbagai fasilitas pendidikan dan olahraga yang dibutuhkan masyarakat. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang strategis, pemerintah mengembangkan mekanisme percepatan penyediaan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN). Ini mencakup proyek-proyek yang dianggap penting dan mendesak, dengan tujuan agar dapat direalisasikan lebih cepat. Sebanyak 190 proyek strategis nasional telah dikerjakan di bawah kepemimpinan Jokowi dengan total anggaran mencapai Rp1.656,75 triliun. Pembiayaan untuk proyek ini berasal dari berbagai sumber, termasuk APBN/APBD, swasta, dan BUMN/BUMD. Proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan jalan, bendungan, kawasan, kereta, energi, pelabuhan, air bersih, bandara, dan banyak lagi. Seiring dengan pengembangan konektivitas, Jokowi juga mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung produksi pangan dan energi listrik. Pemerintah telah membangun 53 bendungan dalam periode sepuluh tahun terakhir, dengan target akhir sebanyak 61 bendungan. Ini berarti rata-rata enam bendungan dibangun setiap tahunnya. Dengan pembangunan ini, volume air yang dapat ditampung mencapai 3,89 miliar meter kubik. Bendungan ini tidak hanya berfungsi untuk irigasi, tetapi juga untuk mengantisipasi banjir dan menghasilkan listrik. Selain itu, jaringan irigasi yang telah dibangun meningkatkan luas lahan irigasi, yang kini mencapai 7,5 juta hektare. Program infrastruktur air juga mencakup pembangunan embung untuk menyimpan air saat musim kemarau serta pengendalian banjir sepanjang 2.154 km, yang bertujuan untuk melindungi daerah pesisir dari abrasi dan erosi. Jokowi juga memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan. Sebanyak 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah dibangun sejak 2015 hingga 2024. PLBN ini tidak hanya menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru, tetapi juga memperkuat batas wilayah Indonesia yang lebih aman dan berdaulat. Pembangunan infrastruktur di berbagai sektor tersebut memang telah memberikan dampak positif yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun, tantangan seperti dampak lingkungan dan sosial masih perlu ditangani lebih lanjut. Perencanaan pembangunan yang baik harus memikirkan berbagai aspek seperti penggunaan konsep pembangunan berkelanjutan, manfaat proyek, pembukaan lapangan kerja, serta pengelolaan yang efisien. Selain infrastruktur fisik, perlu juga adanya pembangunan infrastruktur sosial yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan kualitas hidup masyarakat. Hal ini terutama penting bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar pembangunan dapat dirasakan secara merata. Pembangunan infrastruktur sosial diharapkan bisa meningkatkan kapasitas masyarakat, sehingga tidak hanya infrastruktur yang fisik yang maju, tetapi sumber daya manusia yang unggul menuju visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan kapasitas ini sangat penting agar masyarakat dapat berkontribusi secara maksimal dalam perekonomian. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memberikan solusi nyata bagi segala aspek kehidupan masyarakat yang terdampak dari program pembangunan besar-besaran di Indonesia. ANTARA