BORNEONEWS, Kotim - Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengancam mengusir korporasi yang membakar lahan. Gubernur memperingatkan semua perusahaan besar swasta (PBS) yang berinvestasi di Kalteng agar tidak terlibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).  Jika ada perusahaan besar yang terlibat kebakaran, dia tidak segan-segan mencabut izinnya dan mengusir dari daerah ini.

“Kalau ada mereka (korporasi) membakar lahan, tangkap dan laporkan biar saya cabut izinnya langsung,” tegas Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran, di hadapan Bupati dan Wakil Bupati Kotim, Supian Hadi-Taufiq Mukri serta para Kepala SKPD, FKPD dan ratusan tokoh masyarakat, tokoh adat Kotim di Hotel Aquarius Sampit, Minggu (21/8/2016) malam.

Dia mengakui, para petani di Kalteng membuka lahan masih mengandalkan cara tradisional yakni dengan cara membakar. Namun langkah itu dinilainya kurang tepat karena dampaknya dari kabut asap cukup besar, terutama di tanah gambut. Sugianto yang semasa kecil hingga dewasa tumbuh besar di Kuala Kuaiyan, Kotawaringin Timur mengaku, jaman dulu pernah juga merasakan bagaimana berladang dengan cara berpindah-pindah.

“Saya selalu ditanya wartawan, bagaimana cara masyarakat tidak membakar lahan. Asal jangan membakar lahan gambut, kalau ada yang membakar gambut tangkap saja. Kalau korprorasi yang melakukan pembakaran gambut atau tanah padat. Silahkan tangkap laporkan ke gubernur, langsung saya proses dan saya cabut izinnya apalagi investor asing, Tidak ada ampun,” tegas orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai.

Menurut Gubernur, bencana kabut asap yang terjadi di 2015 jangan sampai terulang kembali. Sehingga dia meminta semua pihak terutama petani dan perusahaan tidak membakar lahan. Dia bersyukur meski kebakaran lahan ada terjadi di Kalteng, namun dia menyatakan itu mampu dipadamkan berkat kerja keras para aparat TNI/Polri dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan ini, Sugianto juga meminta bupati se Kalteng untuk memperhatikan tim penanggulangan Karhutla dengan mengalokasikan anggaran yang sesuai kepada tim di lapangan.

“Saya meminta kepada bupati untuk mengalokasikan dana, jangan mempersulit, karena saya sangat kasian kepada TNI/Polri dan BPBD yang sudah susah payah berjuang memadamkan api. Karena para aparat kita ini jabatan taruhannya. Kalau ada titik api Kapolda dan Pangdam dicopot oleh presiden,” katanya.

Dari pantauan Borneonews, Minggu (21/8/2016) malam sekitar pukul 23.30 WIB, kabut asap tipis mulai menyelimuti Kota Sampit. (FI/N).