DENPASAR –
**Borneonews - Jembrana, Bali**, pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali, telah mengikrarkan komitmennya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2024. Ikrar netralitas ini dibacakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana, I Made Budiasa, yang diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai pemerintah non Pegawai Negeri Sipil dalam kegiatan apel rutin di Kota Negara, Kabupaten Jembrana, pada hari Senin. Dalam ikrar tersebut, Budiasa menegaskan pentingnya netralitas ASN dan pegawai pemerintah dalam menciptakan suasana Pilkada yang adil dan demokratis. "Agar tercipta Pilkada yang adil dan demokratis, ASN atau pegawai pemerintah harus netral," ujarnya. Pernyataan tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, serta Badan Pengawas Pemilu. Dalam ikrar yang disampaikan, ada beberapa poin penting yang harus dipatuhi oleh pegawai Pemkab Jembrana. Mereka berkomitmen untuk menghindari politik praktis dan tidak terlibat dalam intimidasi terhadap pasangan calon tertentu. Selain itu, pegawai diingatkan untuk menggunakan media sosial secara bijak, agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu atau menyebarkan ujaran kebencian dan berita palsu. Pegawai pemerintah juga berikrar untuk menolak segala bentuk politik uang serta pemberian dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi integritas mereka. Sebelumnya, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Jembrana, I Ketut Sukra Negara, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap pegawai selama berlangsungnya Pilkada. "Aturannya sudah jelas, pegawai pemerintah harus netral dalam politik. Kami akan melakukan pengawasan baik dari lembaga internal maupun bekerjasama dengan Bawaslu," ujarnya. Dalam upaya menjaga netralitas, pemerintah daerah telah membentuk satuan tugas yang dipimpin oleh Sekda untuk memantau kepatuhan pegawai. Selain itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat agar melaporkan jika melihat pegawai Pemkab Jembrana terlibat dalam praktik politik yang tidak sesuai. "Saya telah mengumpulkan pegawai pemerintah, termasuk aparat desa dan kelurahan, untuk mengingatkan mereka agar tetap netral dalam Pilkada. Pegawai pemerintah yang netral akan memberikan kontribusi besar terhadap terciptanya situasi yang kondusif di Jembrana selama proses Pilkada," tambahnya. Sebagai langkah untuk memastikan situasi tetap aman dan sebagai wujud dari komitmen netralitas, pencairan dana hibah untuk kelompok masyarakat akan ditunda hingga setelah Pilkada selesai. ANTARA