JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pengamat intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro berpendapat bahwa pembentukan batalyon infanteri (yonif) penyangga daerah rawan (PDR) di Papua akan memberikan rasa aman, terutama terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional yang ada di daerah tersebut. Wilayah Papua yang dikenal rawan akan konflik bersenjata memerlukan perhatian ekstra agar aktivitas pembangunan tidak terganggu. Sebagai contoh, dalam program penanaman komoditas yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau kementerian tertentu, hadirnya TNI berfungsi untuk mengawal keberlangsungan program tersebut dari berbagai gangguan dan ancaman yang mungkin muncul. Ngasiman, atau yang lebih akrab disapa Simon, menyatakan bahwa pengawalan yang dilakukan oleh TNI dapat berupa pemetaan potensi konflik bersenjata, identifikasi aktor-aktor yang berpotensi menimbulkan gangguan, serta penentuan langkah-langkah antisipasi yang diperlukan di lapangan. Papua merupakan wilayah yang memiliki bentang alam luas dan infrastruktur yang belum sepenuhnya baik, sehingga perlu perhatian yang lebih dalam pengelolaannya. Selain itu, Papua dikenal sebagai daerah operasional bagi kelompok separatis, yang menambah kompleksitas permasalahan yang ada. Ancaman dari gerakan separatisme ini dinilai telah berdampak negatif terhadap aktivitas masyarakat dan pemerintah setempat. Kehadiran batalyon infanteri penyangga daerah rawan di Papua, sebagaimana dikemukakan oleh Simon, merupakan langkah penting yang mencerminkan tanggung jawab TNI terhadap situasi pertahanan di kawasan ini. Pembentukan yonif PDR ini diharapkan dapat mengurangi risiko timbulnya korban selama pelaksanaan operasi, terutama di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Namun, Simon juga menekankan pentingnya agar TNI berfungsi secara proporsional dan tetap berperan sebagai alat pertahanan negara. Dalam menjalankan tugas pembangunan, TNI perlu berada di bawah kepemimpinan kementerian atau lembaga terkait yang berwenang. Pada Rabu, 2 Oktober, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto resmi meluncurkan lima batalyon infanteri penyangga daerah rawan, di mana dua dari batalyon tersebut ditempatkan di Provinsi Papua, dua di Papua Selatan, dan satu di Papua Barat Daya. Kelima batalyon itu terdiri dari Yonif 801/Ksatria Yuddha Kentswuri yang bermarkas di Kabupaten Keerom, Yonif 802/Wimane Mambe Jaya di Kabupaten Sarmi, Yonif 803/Nduka Adyatma Yuddha di Kabupaten Boven Digoel, Yonif 804/Dharma Bhakti Asasta Yudha di Kabupaten Merauke, dan Yonif 805/Ksatria Satya Waninggap yang bermarkas di Sorong, Papua Barat Daya. Masing-masing batalyon ini diperkuat oleh 691 prajurit. Panglima TNI menjelaskan bahwa tugas spesifik dari batalyon penyangga tersebut adalah untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah. Oleh karena itu, mereka akan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian dan masyarakat setempat untuk menanam komoditas pangan utama, salah satunya adalah padi. “Batalyon-batalyon ini berada di bawah komando daerah militer (Kodam), yaitu Kodam XVIII/Kasuari dan Kodam XVII/Cenderawasih. Setiap batalyon memiliki spesifikasi tertentu, termasuk batalyon konstruksi dan batalyon produksi. Kami akan melaksanakan program pertanian di wilayah Papua, dan batalyon-batalyon ini akan berperan aktif dalam mendukungnya,” tambah Panglima TNI. ANTARA