JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, menyampaikan harapannya agar desain besar reformasi birokrasi yang direncanakan untuk periode 2025 hingga 2045 dapat mempercepat terwujudnya birokrasi kelas dunia. Hal ini diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam memenangkan persaingan di tingkat global. Dalam sebuah rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) yang dipimpin olehnya, Wapres menekankan bahwa kebijakan dan desain baru yang akan diterapkan harus mengarah kepada pencapaian birokrasi yang berstandar internasional. Seiring dengan mendekatnya akhir Peta Jalan Reformasi Birokrasi untuk periode 2020 hingga 2024, Wakil Presiden, sebagai Ketua KPRBN, memberikan sejumlah arahan penting kepada para menteri yang hadir dalam pertemuan tersebut. Poin pertama yang diungkapkan adalah pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Wapres menyatakan bahwa kebijakan yang dirumuskan harus memberikan dampak yang nyata dan relevan dengan isu-isu prioritas dalam pembangunan nasional. Lebih lanjut, ia menyoroti beberapa isu mendesak yang memerlukan perhatian, seperti aturan turunan dari Undang-Undang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Wapres juga mengingatkan pentingnya pemetaan dan perencanaan jangka panjang yang optimal untuk mencapai target reformasi birokrasi. Wapres menambahkan bahwa *grand design* Reformasi Birokrasi untuk 2025-2045 serta tahap pertama dari peta jalan reformasi perlu diselaraskan dengan visi pemerintahan yang akan datang. Selanjutnya, ia menggarisbawahi pentingnya melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi yang bersifat tematik. Hal ini sangat penting, terutama terkait isu-isu prioritas seperti penanggulangan kemiskinan dan penyederhanaan birokrasi yang menjadi fokus utama saat ini. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan kebijakan yang sudah dilaksanakan dan menilai efektivitasnya sesuai tema yang ditetapkan. Hasil dari evaluasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan dan penyusunan rencana kebijakan di periode mendatang. Terakhir, Wapres menekankan kepada semua pihak mengenai pentingnya percepatan integrasi digital serta transformasi layanan publik. Peresmian mal pelayanan publik (MPP) digital di berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas layanan dan menjadikan birokrasi lebih efisien serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wapres juga menekankan perluasan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk memperbaiki tata kelola yang ada dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengoptimalan identitas kependudukan digital untuk mendukung transformasi layanan publik dengan lebih baik. ANTARA