JAKARTA –
**Borneonews - Badung, Bali**, Indonesia akan menjadi tuan rumah Marine Spatial Planning (MSP) Forum ke-6 yang akan diselenggarakan pada 8-11 Oktober 2024 di Nusa Dua, Bali. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (UNESCO-IOC), dan Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries of the European Commission (DG MARE). Forum ini menjadi salah satu inisiatif perencanaan ruang laut internasional pertama yang digelar di Asia. Dalam forum ini, akan dilakukan diskusi dan pertukaran informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mengenai pengalaman dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan di sejumlah negara. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustaaf Manoppo, mengungkapkan kebanggaannya karena Indonesia menjadi lokasi pertama forum ini di luar Eropa. Dalam kesempatan ini, KKP akan berbagi pengalaman mengenai pengelolaan ruang laut berkelanjutan, mencerminkan komitmen Indonesia terhadap *Blue Economy*. Sebanyak 115 peserta dari 51 negara diharapkan akan hadir dalam forum ini, mencakup berbagai kalangan, mulai dari perwakilan pemerintah, organisasi non-pemerintah, hingga pelaku usaha di sektor swasta. Para peserta diharapkan dapat berdiskusi dan menghasilkan rekomendasi yang mendukung penguatan perencanaan ruang laut tersebut, dengan mengedepankan tiga pilar tematik. Tema yang diusung dalam MSP Forum kali ini sejalan dengan upaya KKP dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, termasuk penerapan praktik tata ruang laut yang baik di Indonesia. Selain merumuskan regulasi yang tepat, KKP juga memperkenalkan neraca sumber daya laut untuk mendukung perencanaan tersebut. Forum ini akan menjadi ruang bagi peserta untuk berbagi informasi mengenai implementasi *Marine Spatial Planning* di tingkat global. Di antara topik yang akan dibahas adalah penerapan *Ocean Big Data* dan *Ocean Accounting*, yang bertujuan untuk mendukung keputusan berbasis data dalam pengelolaan ruang laut. Asisten Khusus Menteri Bidang Tugas Media dan Komunikasi Publik KKP, Doni Ismanto, menegaskan bahwa penataan ruang laut merupakan salah satu langkah KKP untuk menjamin pengelolaan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi menteri kelautan dan perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam menerapkan program *Blue Economy*. Ia menambahkan bahwa penataan ruang laut penting untuk menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan ruang laut serta menghindari konflik kepentingan. Sejak pertama kali diadakan pada tahun 2018, MSP Forum telah berlangsung di berbagai negara seperti Belgia, Prancis, Vigo, Latvia, dan Barcelona. Kali ini, forum ini akan membahas beragam topik, termasuk integrasi lintas sektor dalam perencanaan ruang laut, penerapan pendekatan berbasis ekosistem, serta pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam penyusunan tata ruang laut. ANTARA