PALU –
**Borneonews - Palu**, Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Palu, Muchlis Pakaya, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang akan dilaksanakan di ibu kota Sulawesi Tengah. Muchlis menekankan pentingnya menciptakan situasi yang kondusif, dengan mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Deklarasi Pilkada Damai yang berlangsung pada hari Senin. Menurutnya, deklarasi ini menunjukkan adanya kesatuan semangat antar pihak untuk secara bersama-sama melaksanakan Pilkada dengan tujuan yang damai, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ia menguraikan bahwa setiap pihak memiliki peran yang jelas dalam pemilihan umum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab sebagai penyelenggara, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan pengawasan, pasangan calon berfungsi sebagai peserta, sementara pemerintah bertindak sebagai fasilitator, dan aparat TNI/Polri sebagai pengaman. Dengan demikian, peran masing-masing harus berfungsi sesuai amanat negara, dengan harapan Pilkada kali ini dapat meninggalkan kesan positif bagi masyarakat dan berjalan sebagaimana layaknya perayaan demokrasi. “Deklarasi ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan pemilihan yang bermartabat serta menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran,” tambahnya. Dalam kesempatan tersebut, Muchlis juga meminta kepada pasangan calon agar tidak saling mencela dan menghindari narasi negatif dalam kampanye. Ia menyarankan untuk melakukan pendidikan politik kepada pemilih, dengan harapan bahwa angka golongan putih (golput) dapat diminimalisasi pada hari pemungutan suara. Selain itu, ia mengingatkan semua peserta pilkada untuk tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, seperti praktik politik uang atau *money politics*, yang dinilai dapat merusak proses demokrasi. “Kemungkinan praktik-praktik tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenangkan pasangan calon tertentu, sehingga kami berharap Bawaslu meningkatkan pengawasan yang ketat. Jika menemukan pelanggaran, tindaklah sesuai dengan aturan yang berlaku,” tuturnya. Muchlis juga menambahkan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjaga netralitas dalam kontestasi pilkada dan tidak melakukan tindakan yang dapat melanggar prinsip tersebut. ANTARA