JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Hilirisasi telah menjadi salah satu program strategis yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo selama dua periode kepemimpinannya, yakni 2014-2019 dan 2019-2024. Secara resmi, kebijakan ini diluncurkan pada tahun 2020 setelah Indonesia beroperasi lama sebagai negara pengekspor bahan mentah. Tujuan utama dari hilirisasi adalah menghentikan praktik ekspor bahan mentah dan beralih untuk memberdayakan potensi local melalui peningkatan nilai tambah. Dengan implementasi kebijakan ini, pelaku industri di dalam negeri dilarang untuk menjual langsung bahan mentah ke pasar global. Kebijakan tersebut ditujukan agar olahan produk turunan dari bahan mentah dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan, ditandai dengan tingginya *Economic Value Added* (EVA). Hilirisasi menekankan larangan ekspor bahan mentah pada sektor-sektor yang memiliki potensi dan cadangan besar. Berdasarkan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis Indonesia untuk periode 2023-2035, terdapat 21 komoditas utama yang menjadi fokus, antara lain batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, baja, perak, aspal buton, minyak bumi, gas alam, kelapa sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu, getah pinus, serta produk perikanan seperti udang, ikan, kepiting, rumput laut, dan garam. Penting untuk dicatat bahwa Presiden Jokowi secara tegas mendukung penghentian ekspor bahan mentah untuk mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Negara ini memiliki cadangan mineral yang sangat besar, menjadikannya sebagai salah satu produsen utama di tingkat global. Contohnya, Indonesia memiliki cadangan nikel sebesar 72 juta ton, yang setara dengan 52 persen dari total cadangan nikel di seluruh dunia, serta cadangan bauksit sebesar 1.200 juta ton, yang menempatkan Indonesia di posisi keenam dunia. Sumber daya lainnya, seperti batu bara dengan cadangan mencapai 134,24 miliar ton, diestimasi dapat memenuhi kebutuhan domestik hingga 500 tahun ke depan, jika menggunakan rata-rata 250 juta ton per tahun. Selain potensi bawah tanah, Indonesia juga kaya akan produk pertanian dan perikanan. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memproduksi sekitar 45-46 juta metrik ton setiap tahunnya. Walaupun hilirisasi sudah menjadi bagian dari kebijakan sejak pemerintahan Jokowi, penerapan konkret dalam sektor mineral baru diresmikan pada awal tahun 2020, melihat kompleksitas yang diperlukan dalam penerapan transisi tersebut. Dengan adanya kebijakan hilirisasi, terdapat harapan yang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah, investasi yang merata, serta penciptaan lapangan pekerjaan. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi jalan menuju visi Indonesia Emas 2045, mengingat proyeksi dampak berkelanjutan yang dihasilkan. Sebelum penegakan larangan ekspor bahan mentah, Indonesia sering kali berada dalam posisi yang nyaman berkat permintaan global yang tinggi. Namun, penerapan hilirisasi tidaklah mulus. Indonesia sempat terlibat dalam sengketa di Badan Perdagangan Dunia (WTO) yang dipicu oleh tindakan Uni Eropa terhadap penutupan ekspor bijih nikel. Meskipun tantangan tersebut ada, pemerintah Indonesia tetap berkomitmen pada hilirisasi karena potensi keuntungan yang dihasilkan dari pengolahan produk. Mengolah mineral dapat meningkatkan harga jual secara signifikan, dalam satu fase proses, harga jual meningkat antara 11 hingga 67 kali lipat. Sebagai contoh nyata, nilai ekspor nikel Indonesia yang hanya mencapai 5,4 miliar dolar AS pada tahun 2013, melonjak menjadi 33,5 miliar dolar AS pada tahun 2023, berkat pengolahan produk turunan seperti nikel sulfat dan sel baterai kendaraan listrik. Hal ini membuktikan bahwa untuk setiap investasi di sektor hilirisasi, pengembalian yang didapat bisa mencapai 600 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun. Tantangan yang serupa juga dirasakan di subsektor lain, seperti bauksit, di mana nilai ekspor meningkat dari 47,74 juta dolar AS pada tahun 2014 menjadi 1,5 miliar dolar AS pada tahun 2023 setelah menerapkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah. Di sektor batu bara, investasi hingga 200 juta dolar AS tercatat dalam diversifikasi produk menjadi briket serta peningkatan proses gasifikasi batu bara, yang mengarah pada pengurangan ketergantungan impor LPG. Kebijakan hilirisasi di sektor kelapa sawit juga membuahkan hasil, dengan peningkatan proses pemurnian minyak sawit mentah menjadi produk hilir berkualitas tinggi. Jumlah produk olahan sawit pun meningkat dari 54 menjadi 179 jenis menjelang awal tahun 2024. Perubahan dalam komposisi ekspor sangat terasa, di mana pada 2022, hanya 2 persen dari ekspor merupakan bahan baku CPO, sementara produk hilir mencapai 73 persen. Kebijakan ini juga mendorong pertumbuhan investasi dengan fasilitas peleburan bijih mineral meningkat pesat, dari 31 unit di tahun 2014 menjadi 116 unit pada tahun 2023. Secara keseluruhan, hilirisasi tidak hanya berpengaruh pada perekonomian makro namun juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Kementerian Investasi/BKPM mencatat bahwa untuk semester pertama tahun 2024, Indonesia mengantongi investasi sebesar Rp181,4 triliun, yang menciptakan 233,099 lapangan kerja baru. Di masa depan, tingkat investasi yang diproyeksikan mencapai 618 miliar dolar AS menjelang tahun 2040, dengan kontribusi ekspor dari 28 komoditas juga diharapkan untuk menyumbang 857,9 miliar dolar AS. Dengan demikian, hilirisasi akan berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 3.016.179 orang, yang akan mendekati setengah dari angka pengangguran di Indonesia. Penting untuk diingat bahwa keberlanjutan untuk mewujudkan target-target tersebut akan bergantung pada komitmen pemerintah selanjutnya untuk konsisten dalam menerapkan kebijakan hilirisasi. Harapan untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan per kapita yang lebih baik, serta visi untuk mencapai Indonesia Emas 2045, dapat tercapai melalui program ini. Dengan demikian, hilirisasi bisa dianggap sebagai kunci untuk mentransformasi potensi yang ada menjadi prestasi yang nyata. ANTARA