PEKANBARU –
**Borneonews - Pekanbaru**, Pemerintah Provinsi Riau telah mengonfirmasi bahwa terdapat tiga kabupaten di wilayah tersebut yang tidak akan melakukan perubahan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena kabupaten-kabupaten tersebut tidak mengajukan dokumen perubahan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, yaitu 30 September 2024. Indra, selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Riau, memberikan keterangan di Pekanbaru pada hari Senin. Ia mengungkapkan bahwa tiga daerah yang tidak akan memiliki APBD-P untuk tahun depan adalah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Kepulauan Meranti, dan Kuantan Singingi (Kuansing). Di sisi lain, terdapat sembilan naskah APBD-P dari kabupaten dan kota yang telah diterima, di mana lima di antaranya sudah melalui proses evalusi dengan baik. Indra menyebutkan bahwa APBD-P yang telah dievaluasi meliputi Kabupaten Bengkalis, Kampar, Indragiri Hulu (Inhu), serta Kota Dumai dan Pekanbaru. Namun, terdapat empat daerah lainnya yang masih dalam tahap evaluasi, yaitu Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Pelalawan, Siak, dan Rokan Hulu (Rohul). Proses evaluasi ini terhambat karena dokumen anggaran dari keempat kabupaten tersebut baru diserahkan menjelang penutupan batas waktu pengesahan APBD-P. Indra mengungkapkan, "Setiap berkas yang masuk akan dievaluasi maksimal dalam waktu 15 hari, dengan catatan berkas tersebut harus lengkap." Lebih lanjut, Indra menjelaskan bahwa ketiga kabupaten yang tidak mengajukan perubahan APBD-P disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Akibatnya, daerah-daerah tersebut terpaksa harus bergantung pada anggaran murni tanpa adanya tambahan dari APBD-P. "Dokumen APBD-P yang telah dievaluasi akan diserahkan kembali kepada kabupaten dan kota untuk dilaksanakan. Sementara bagi yang tidak menggunakan APBD-P, tetap akan menjalankan APBD murni," tutupnya. ANTARA