JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, menekankan pentingnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan deteksi terhadap anak-anak yang putus sekolah. Upaya ini ditujukan agar setiap anak dapat menikmati pendidikan, yang merupakan hak fundamental mereka. Dalam pernyataannya, Ima menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat segera melakukan identifikasi terhadap anak-anak yang tidak lagi bersekolah. Hal ini penting agar mereka dapat diberikan kesempatan untuk kembali melanjutkan pendidikan. “Kami ingin memastikan tidak ada anak-anak di DKI Jakarta yang kehilangan akses pendidikan karena masalah ekonomi,” ungkapnya. Ima juga menekankan bahwa kurangnya pendidikan dapat berdampak negatif pada masa depan anak-anak, terutama dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu, pemerataan kesempatan pendidikan harus diupayakan. “Setiap anak di Jakarta seharusnya bisa mendapatkan ijazah yang merupakan bekal untuk mereka memasuki dunia kerja,” lanjutnya. Dalam rangka membantu anak-anak yang tertinggal dalam pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah membangun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Lembaga ini berperan penting dalam memberikan kesempatan belajar bagi anak-anak melalui program pendidikan paket A, B, dan C, yang setara dengan tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan (SMA/SMK). “Selain itu, kami akan melakukan program jemput bola bagi anak-anak yang putus sekolah. Salah satu langkah yang kami ambil adalah membangun sekolah-sekolah paket,” sambung Ima. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama bagi DPRD DKI Jakarta, di mana mereka berkomitmen untuk memperjuangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bermanfaat bagi masyarakat. “Saya berkomitmen untuk mengawal penggunaan APBD agar dapat menyelesaikan berbagai masalah di Jakarta, seperti kemacetan, banjir, serta kondisi pendidikan yang masih memerlukan perhatian lebih,” tegasnya. Di sisi lain, untuk memastikan semua anak di Jakarta mendapatkan pendidikan, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan akan meluncurkan program sekolah swasta gratis yang mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK. Dinas Pendidikan diharapkan dapat memprioritaskan anak-anak dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengikuti program pendidikan tanpa biaya ini. ANTARA