JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ahli pertahanan dari Semar Sentinel, Alman Helvas Ali, mengemukakan bahwa perpanjangan penetapan sumber pembiayaan (PSP) untuk 25 program pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dijadwalkan berakhir pada Semester I/2024 seharusnya menjadi fokus utama bagi pemerintahan yang akan datang. Ia menjelaskan bahwa perpanjangan PSP ini sangat krusial untuk memastikan pencapaian kekuatan pokok minimum (MEF) yang ditargetkan untuk tahun 2020 hingga 2024, di mana periode tersebut akan berakhir pada 31 Desember 2024. Menurutnya, langkah cepat yang harus diambil pemerintahan Prabowo Subianto setelah dilantik adalah meminta menteri keuangan yang baru untuk segera menerbitkan perpanjangan PSP bagi 25 program pengadaan yang sudah melewati tenggat waktu pada semester pertama tahun ini. Alman mencatat bahwa beberapa bulan sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah mengajukan permohonan perpanjangan PSP kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, tetapi hingga kini permintaan tersebut masih belum mendapatkan jawaban. Ia menekankan pentingnya PSP, karena tanpa adanya perpanjangan tersebut, kontrak-kontrak pengadaan yang telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan tidak dapat dilaksanakan. Dengan adanya PSP, Kementerian Keuangan diharapkan dapat melakukan negosiasi *loan agreement* dengan para *lender* sehingga kontrak dapat mulai berjalan efektif. Prabowo Subianto, yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan dalam pemerintahan kedua Presiden RI Joko Widodo, akan dilantik sebagai Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober 2024. Dalam waktu relatif singkat, pemerintahan baru tersebut akan bertanggung jawab untuk memenuhi MEF yang telah dicanangkan sejak era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono. Alman menambahkan bahwa persetujuan dari menteri keuangan yang baru untuk perpanjangan PSP juga akan menjadi indikasi komitmen Prabowo dalam memperkuat kemampuan pertahanan tentara nasional (TNI), terutama menjelang perayaan hari jadi TNI yang ke-79 pada Sabtu lalu. Ia mengingatkan bahwa jika menteri keuangan yang baru tidak segera mengeluarkan perpanjangan PSP, maka hal tersebut berpotensi mengancam pencapaian MEF dan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kredibilitas Prabowo di posisi kepemimpinan yang baru. Lebih lanjut, Alman menjelaskan bahwa terdapat beberapa program pengadaan alutsista yang kontraknya telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan, tetapi belum mencapai tahap kontrak efektif. Program-program tersebut mencakup akuisisi dua unit kapal selam *Scorpene Evolved* dari Naval Group Prancis, pembelian helikopter angkut berat untuk TNI Angkatan Udara, rencana *upgrade* F-16 menjadi tipe Viper, serta pengadaan rudal Exocet. Selain itu, rencana pengadaan dua kapal patroli lepas pantai (PPA) yang dapat ditingkatkan kemampuannya menjadi fregat juga sedang dipersiapkan, dengan konstruksi dilakukan di galangan kapal Fincantieri Italia. Mengenai rencana *upgrade* F-16 menjadi tipe Viper, Kementerian Pertahanan RI pada awal 2024 mengumumkan keputusan untuk membeli 42 jet tempur Rafale dari Dassault Aviation Prancis setelah kontrak pembelian tahap ketiga untuk 18 unit terakhir disetujui. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, menyampaikan bahwa pesawat Rafale pertama yang dipesan Indonesia dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada awal tahun 2026. Sementara itu, untuk pembelian dua kapal selam *Scorpene*, pengumuman resmi dilakukan pada 4 April 2024, dengan rencana bahwa kapal tersebut akan dibangun di galangan kapal PT PAL di Surabaya, Jawa Timur, setelah kontrak pembelian dinyatakan efektif. Direktur Utama PT PAL, Kaharuddin Djenod, mengonfirmasi bahwa saat ini pihaknya bersama Naval tengah dalam proses desain kapal selam yang dipesan oleh Indonesia. Ia menjelaskan, "Kami sedang melakukan proses desain sekarang ini, kemudian penguatan-penguatan infrastruktur yang dibutuhkan dan juga perlengkapan untuk di sistem *supply chain*-nya." ANTARA