JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk menjamin bahwa Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) untuk periode 2025–2045 mampu membangun birokrasi kelas dunia yang dibutuhkan Indonesia untuk bersaing secara global. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Pemandu Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Amin memberikan beberapa arahan strategis kepada para menteri dalam sebuah rapat komite di Jakarta pada hari Senin. Pertama, ia menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam aktivitas birokrasi untuk memastikan semua kebijakan yang diambil menjadi efektif dan relevan dengan isu prioritas pembangunan nasional. Dalam konteks ini, ia mendorong perhatian yang lebih terhadap regulasi turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Sebagai arahan kedua, Amin menekankan bahwa pemetaan dan perencanaan jangka panjang adalah hal yang diperlukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi secara optimal. Ia menjelaskan bahwa GDRBN 2025–2045 beserta peta jalan pertamanya harus selaras dengan visi pemerintahan yang akan datang. Dalam arahan selanjutnya, ia menekankan perlunya mengevaluasi efektivitas dari inisiatif reformasi birokrasi tematik, terutama yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan penyederhanaan birokrasi. Evaluasi semacam ini dapat dimanfaatkan untuk merumuskan dan merevisi kebijakan yang ada. Saat membahas arahan terakhir, Wakil Presiden menekankan pentingnya percepatan integrasi digital dan transformasi layanan publik. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah meresmikan mall layanan publik di berbagai daerah dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan publik serta menciptakan birokrasi yang lebih responsif dan efisien. Terkait dengan digitalisasi, ia menyerukan perlunya memperkuat penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan tata kelola dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Penting juga untuk mengoptimalkan manajemen ID digital sebagai mendukung transformasi layanan publik,” ujarnya. ANTARA