JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Pengamat dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai bahwa inisiatif yang diusulkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, sangat tepat untuk memberikan perlindungan kepada generasi Z yang menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Karyono, situasi di DKI Jakarta menghadapi berbagai permasalahan, dengan tingkat pengangguran yang tinggi menjadi salah satu isu utama. Ia menekankan bahwa ide yang diusulkan Rano sangat relevan, terutama dalam upaya mengurangi angka pengangguran di ibu kota. Karyono menambahkan bahwa dengan adanya program yang difokuskan untuk melindungi generasi Z, akan dibuka peluang bagi pelamar kerja, terlepas dari batasan usia yang sering kali menyulitkan mereka. Terlebih jika mereka dilengkapi dengan keterampilan melalui pelatihan kerja yang memadai. Dalam konteks ini, program tersebut diharapkan dapat memberikan solusi bagi generasi yang paling terdampak oleh fluktuasi ekonomi saat ini. Dalam debat perdana Pilkada Jakarta 2024 yang berlangsung pada tanggal 6 Oktober, Rano Karno mengungkapkan visi untuk melindungi generasi Z dan milenial yang terkena dampak PHK akibat pelemahan ekonomi. Ia berjanji akan menyediakan lebih banyak kesempatan kerja, serta program pelatihan bersertifikat dalam berbagai keterampilan, termasuk kemampuan berbicara di depan publik (*public speaking*) dan literasi finansial. Rano juga berencana untuk meningkatkan jumlah balai latihan kerja di setiap kecamatan untuk mendukung upaya tersebut. Karyono menggarisbawahi pentingnya implementasi program ini dengan pendekatan yang komprehensif dan berdasarkan kajian yang mendalam. Ia berpendapat bahwa dari sisi anggaran, terdapat peluang besar untuk merealisasikan program ini. DKI Jakarta memiliki postur anggaran yang cukup besar, yaitu Rp83,78 triliun, yang dianggap memadai untuk mendukung inisiatif tersebut. Lebih jauh, dia menyoroti bahwa selama ini, usia sering menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan, padahal mereka sangat membutuhkan kesempatan tersebut. Selain itu, dalam konteks anggaran untuk memitigasi dampak dari PHK, Karyono meyakini bahwa APBD DKI Jakarta dapat berperan sebagai penopang untuk menyelamatkan generasi Z dari masalah pengangguran. Ia mencatat bahwa anggaran yang tersedia dari APBD DKI Jakarta pada tahun 2024, yang mencapai Rp83,78 triliun, memberikan harapan untuk realisasi program tersebut. Karyono menekankan bahwa yang diperlukan sekarang adalah komitmen dari setiap calon pemimpin untuk memastikan visi misi mereka tidak hanya sekadar jargon, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam bentuk kebijakan yang nyata. Sementara itu, berdasarkan informasi terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, tercatat bahwa jumlah pengangguran di Jakarta mencapai 283.000 orang pada Februari 2024. Untuk sektor Sosial dan Ketenagakerjaan, APBD DKI Jakarta mengalokasikan sekitar Rp7 triliun untuk program bantuan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pelatihan kerja bagi masyarakat. ANTARA