JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Calon Gubernur nomor urut 3 pada pemilihan kepala daerah DKI Jakarta, Pramono Anung, menekankan betapa pentingnya pendidikan sebagai langkah pencegahan bagi remaja agar tidak terjebak dalam dunia judi daring atau *online gambling*. Pramono menjelaskan, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah menjalankan program edukasi yang efektif. Ia menyatakan, "Tidak kalah pentingnya yang bisa dilakukan provinsi adalah melakukan edukasi," saat memberikan keterangan di Jakarta. Menurutnya, meskipun permasalahan judi daring seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memiliki peran krusial dalam upaya pencegahan tersebut. "Tidak ada orang yang mendapatkan rejeki atau menang dari judi online. Dengan demikian, edukasi adalah tanggung jawab pemerintah provinsi, sementara penegakan hukum adalah tanggung jawab pemerintah pusat," tambah Pramono. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penjudi daring terbanyak kedua, mencapai 238.568 orang, dengan total nilai transaksi yang mencapai Rp2,3 triliun. Lebih lanjut, lima daerah di Jakarta juga mencatatkan angka yang signifikan dalam perjudian daring. Kota Jakarta Barat menjadi yang tertinggi dengan nilai transaksi sebesar Rp792 miliar, diikuti Kota Bogor Rp612 miliar, Kabupaten Bogor Rp567 miliar, Jakarta Timur Rp480 miliar, dan Kota Jakarta Utara dengan Rp430 miliar. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyoroti dampak buruk dari judi online yang telah merusak banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk lembaga pemerintahan. Ia mengungkapkan bahwa tindakan tegas harus diambil melalui berbagai kebijakan strategis untuk memberantas praktik tersebut. Mengacu pada data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Budi mencatat bahwa perjudian daring telah menyusup ke berbagai instansi, termasuk lembaga negara. Tercatat bahwa sekitar 4.000 anggota TNI terlibat dalam judi daring, 15 orang dari Kominfo, sekitar seribu orang di DPR/DPRD, dan sekitar 30 orang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi, judi online ini sudah merasuk ke seluruh instansi," tegas Budi dalam keterangan persnya. ANTARA